.webp)
Kabupaten Garut menjadi lokasi pelaksanaan Forum Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat Tahun 2023. Acara yang bertajuk 'Transformasi Digital pada Layanan Publik' itu digelar di Ballroom Hotel Santika, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Senin (6/3).
Kepala Diskominfo Kabupaten Garut Muksin menyampaikan ditunjuknya Kabupaten Garut sebagai lokasi pelaksanaan Forum Diskominfo Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 menjadi suatu kehormatan tersendiri bagi Kabupaten Garut. Apalagi, kegiatan ini dihadiri oleh kepala Diskominfo se-Jabar.
"Ini merupakan salah satu kehormatan untuk Kabupaten Garut, karena kita memiliki tempat yang cukup representatif, kemudian tempat yang cukup indah, dan nyaman untuk melakukan diskusi dan kolaborasi, yang diharapkan nanti ada pemikiran-pemikiran baru bagaimana membangun ekosistem digital di Provinsi Jawa Barat," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (8/3/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Muskin mengungkapkan forum ini digelar dalam rangka menyamakan persepsi seluruh Diskominfo se-Jabar terkait transformasi digital pada sektor layanan publik. Hasil pertemuan kali ini nantinya akan ditindaklanjuti oleh Diskominfo Kabupaten Garut.
"Oh iya tentu (ada tindak lanjut), karena kita juga sama dengan Pemerintah Provinsi Jabar yang menjadi persoalan kita adalah hari ini untuk bagaimana mengintegrasikan sistem layanan kita, sehingga satu data Kabupaten Garut, kemudian satu data Provinsi Jawa Barat, dan satu data Indonesia ini dapat segera diwujudkan," paparnya.
Muskin berharap seluruh Diskominfo, terutama Kabupaten Garut, bisa melakukan transformasi digital dengan cara-cara out of the box. Salah satunya melalui perubahan-perubahan terhadap tata kerja di Diskominfo Kabupaten Garut.
"(Sehingga) kita harus ada inovasi-inovasi baru terkait dengan pelayanan publik," imbuhnya.
Dalam sambutannya, Sekda Provinsi Jabar Setiawan Wangsaatmaja menuturkan jika saat ini yang sedang diurus dan mengurus adalah generasi Y dan Z. Menurutnya, para generasi baby boomers dan generasi X yang saat ini sedang berada di puncak, harus membuat kebijakan dengan benar-benar memperhatikan generasi Y dan Z.
"Kita-kita yang saat ini, yang generasi baby boomers dan generasi X, adalah generasi yang harus mengantarkan kebijakan-kebijakan yang kita susun saat ini karena kita adalah saat ini yang sedang berada di puncak, yang membuat otoritas gitu ya. Oleh karena itu kebijakannya harus benar-benar memperhatikan bagaimana generasi Y dan generasi Z itu," tuturnya.
Setiawan menambahkan Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini hadir untuk menyamakan visi setiap pihak dalam membuat program kerja, khususnya untuk tahun 2024. Karena itu, ia mengajak peserta yang hadir untuk memecah otak kiri dan otak kanan. Di mana otak kiri cenderung numerik, menghitung, dan seterusnya, sementara otak kanan cenderung berimajinasi, improvisasi hingga strategi.
"Oleh karena itu kita harus imajinasi kita kuat, lalu perlu kita melihat bahwa visi kita kedepannya seperti apa gitu ya, untuk melihat melihat bagaimana fenomena saat ini didasarkan itu," imbuhnya.
Sistem Pelayanan Digital Pemprov Jabar
Di sisi lain, Kepala Diskominfo Jabar Ika Mardiah mengatakan Pemerintah Provinsi Jabar memiliki grand design layanan publik yang bisa diikuti oleh pemerintah kabupaten/kota.
"Saya tahu ada yang lebih maju dari kami, tetapi tentunya saya berharap intinya kita kerja sama mengintegrasikan, dan juga mereplikasi apa yang sudah bagus, di kabupaten/kota lain maupun di provinsi ya," terangnya.
Pada kesempatan yang sama, Ika memaparkan timeline Jabar Digital Transformation yang dimulai dari tahun 2008 lewat peluncuran tampilan baru website Jabarprov. Kemudian, menghadirkan Jabar Digital Service di tahun 2019 yang disusul peluncuran Jabar Super App Sapawarga pada akhir tahun 2020.
Untuk mendiseminasikan Sapawarga ini, ungkap Ika, pihaknya mengadakan lomba pembuatan video terkait Sapawarga yang diikuti oleh Diskominfo kabupaten/kota se-Jabar.
"Nah ini Alhamdulilah, ini juga adalah upaya kita untuk diseminasi kepada seluruh warga untuk mengembangkan Sapawarga. Sapawarga ini tentunya akan dikembangkan terus menerus, bahkan tadi ya kita berharap yang e-Id-nya Estonia itu nanti di Sapawarga," sambungnya.
Ika pun berpesan kepada peserta untuk memperhatikan terkait dengan integrasi layanan publik guna mewujudkan keterpaduan data, serta meningkatkan efisiensi dan integritas layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
"Tujuannya menghindari duplikasi data, jadi kita itu kan dari dulu sudah bosan ya harus input berkali-kali hal yang sama di berbagai aplikasi, nah ini kita hindari ya, kemudian juga kemudahan untuk integrasi layanan, kemudahan program monitoring, evaluasi dan terjadinya keamanan data," tandasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Bedi Budiman.
(ega/ega)
