Sosok Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibomo yang Terjaring OTT KPK

Foto: Bupati Tulungagung Gatut Sunu tiba di KPK (Kurniawan/detik)

Jakarta -

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengguncang Jawa Timur. Kali ini, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar tim lembaga antirasuah tersebut.

Tak main-main, sebanyak 16 orang turut diamankan dalam operasi senyap ini, termasuk sang Bupati.

Gatut Sunu (56), merupakan sosok yang cukup dikenal di Tulungagung. Sebelum menduduki kursi orang nomor satu di kabupaten tersebut, pria kelahiran 17 Desember 1967 ini dikenal luas sebagai pengusaha sukses.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Karier politiknya pun penuh warna. Gatut merupakan kader PDIP, namun hubungannya dengan partai berlambang banteng itu sempat memanas. Ia diusulkan untuk dipecat setelah memilih "membelot" dan maju melalui gerbong partai lain pada kontestasi Pilkada.

Dalam pencalonannya, Gatut berpasangan dengan Ahmad Baharudin. Pasangan yang populer dengan sebutan 'Gabah' ini mendaftar ke KPU Tulungagung dengan sokongan koalisi besar dari Partai Gerindra, Partai Golkar, dan PKS.

Sebelum menjabat sebagai Bupati, Gatut tercatat pernah menduduki posisi Wakil Bupati Tulungagung. Ia bertugas mendampingi Maryoto Birowo untuk menuntaskan sisa masa jabatan periode 2018-2023.

Aksi tangkap tangan ini dilakukan KPK di wilayah Tulungagung pada Jumat (10/4) malam. Kabar ini pun dikonfirmasi langsung oleh pihak internal KPK.

"Benar, malam ini KPK melakukan kegiatan penyelidikan tertutup di wilayah Jawa Timur. Di mana tim mengamankan sejumlah 16 orang, salah satunya Bupati Tulungagung," kata Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (10/4/2026).

Hingga saat ini, pihak KPK belum membeberkan secara rinci identitas belasan orang lainnya yang ikut terjaring. Budi menegaskan bahwa tim penyidik masih bekerja intensif di lapangan.

"Saat ini tim masih di lapangan. Kami akan update terus perkembangannya," ucapnya.

Detail mengenai kasus yang menjerat Gatut Sunu juga masih tertutup rapat. Sesuai aturan hukum, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan, apakah akan naik menjadi tersangka atau tidak.

Artikel ini sudah tayang di detikNews, baca selengkapnya di sini.