Saksi-saksi Diperiksa Kejagung Guna Perkuat Bukti Korupsi Impor Baja

Kabar Nasional

Saksi-saksi Diperiksa Kejagung Guna Perkuat Bukti Korupsi Impor Baja

Tim detikJabar - detikJabar
Sabtu, 01 Okt 2022 18:41 WIB
Gedung Jampidsus Kejagung
Gedung Jampidsus Kejagung (Foto: dok. Kejagung)
Bandung -

Kasus impor besi dan baja yang tengah diusut Kejaksaan Agung (Kejagung) terus bergulir. Sejumlah saksi diperiksa untuk memperkuat bukti penyelidikan kasus.

Informasi dihimpun, Kejagung sudah memeriksa dua orang yakni TR dan AG dari PT KS. Penyidik Jampidsus Kejagung juga memeriksa MSS selaku Direktur Utama PT HI.

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian," ujar Kapuspenkum Kejagung I Ketut Sumedana dalam keterangan yang diterima, Sabtu (1/10/2022).


Mereka diperiksa berkaitan dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi impor besi atau baja tahun 2016 hingga 2021. Dalam kasus ini, Kejagung sudah menetapkan 3 tersangka yakni Taufik (T) selaku manajer di PT Meraseti Logistik Indonesia, Analis Perdagangan Ahli Muda pada Direktorat Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Tahan Banurea (TB), dan Budi Hartono Linardi (BHL) selaku swastaowneratau pemilik dari PT Meraseti Logistic Indonesia.

Selain tersangka perorangan, Kejagung juga menetapkan enam korporasi sebagai tersangka. Keenamnya yakni PT BES, PT DSS, PT IB, PT JAK, PT PAS, dan PT PMU.

"(Pemeriksaan) melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi impor besi atau baja," katanya.

Sebagaimana dilansir detikNews, Dirdik pada Jampidsus Kejagung, Supardi, menjelaskan, kasus ini bermula pada kurun 2016-2021, ketika terdapat enam korporasi, yaitu PT BES, PT DSS, PT IB, PT JAK, PT PAS, dan PT PMU, mengajukanimportasi besi atau bajadan baja paduan melalui Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) pada PT Meraseti Logistik Indonesia milik Tersangka Budi Hartono Linardi (BHL). Kini 6 perusahaan swasta itu juga telah ditetapkan sebagai tersangka korporasi oleh penyidik Kejagung.

Supardi menjelaskan, peran tersangka Budi Hartono Linardi bekerja sama dengan tersangka lainnya, yaitu Taufik selaku manajer di PT Meraseti Logistik Indonesia, untuk meloloskan proses impor tersebut. Kedua tersangka bekerja sama dengan tersangka lainnya, yaitu Tahan Banurea (TB) selaku Analis Perdagangan Ahli Muda pada Direktorat Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Supardi menjelaskan para tersangka sebenarnya sudah memiliki kuota impor, tetapi masih bersekongkol dengan pejabat Kemendag untuk mendapatkan tambahan kuota impor. Supardi menyebut Tersangka Budi Hartono Linardi dan Tersangka Taufik mengurus Surat Penjelasan (Sujel) di Direktorat Impor pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI dengan menyerahkan uang dengan jumlah tertentu kepada seseorang inisial C (almarhum) yang merupakan ASN Direktorat Ekspor Kementerian Perdagangan RI.

"Di mana setiap pengurusan 1 Surat Penjelasan, Tersangka T (Taufik) menyerahkan secara tunai uang tersebut yang dilakukan secara bertahap di Apartemen Woodland Park Residence Kalibata milik Saudara C serta Tersangka T juga menyerahkan sejumlah uang tertentu kepada Tersangka TB di Gedung Belakang Kementerian Perdagangan RI," kata Supardi.

Lebih lanjut, Supardi menyebut surat penjelasan (sujel) yang diurus Budi Hartono dan Taufik itu digunakan untuk mengeluarkan besi atau baja dan baja paduan dari pelabuhan atau dari wilayah Pabean seolah-olah impor tersebut untuk kepentingan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dikerjakan oleh beberapa perusahaan BUMN yaitu: PT Waskita Karya (Persero) Tbk; PT Wijaya Karya (Persero) Tbk; PT Nindya Karya (Persero); dan PT Pertamina Gas (Pertagas). Dengan sujel tersebut, pihak Bea dan Cukai mengeluarkan besi atau baja dan baja paduan yang diimpor oleh ke-6 korporasi tersebut.

Selanjutnya, berdasarkan surat penjelasan (sujel) yang diterbitkan Direktorat Impor pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI, maka importasi besi atau baja dan baja paduan dari China yang dilakukan oleh keenam korporasi dapat masuk ke Indonesia melebihi dari kuota impor dalam PI (Persetujuan Impor) yang dimiliki keenam perusahaan itu.

Namun, setelah besi atau baja dan baja paduan masuk ke Indonesia, selanjutnya 6 tersangka Korporasi itu menjual ke pasar dengan harga yang lebih murah daripada produk lokal sehingga produk lokal tidak mampu bersaing. Akibatnya, perbuatan keenam korporasi itu menimbulkan kerugian Sistem Produksi dan Industri Besi Baja Dalam Negeri (Kerugian Perekonomian Negara).



Simak Video "Jaksa Agung Pamer 2.103 Kasus Selesai Lewat Restorative Justice"
[Gambas:Video 20detik]
(dir/dir)