Pengacara Anggap Pencabutan Hak Politik Aa Umbara Tak Adil

Dony Indra Ramadhan - detikJabar
Jumat, 15 Jul 2022 20:49 WIB
Tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang COVID-19, Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna dan anaknya, Andri Birawa mengenakan rompi tahanan dengan tangan terborgol di di Gedung KPK Jakarta, Jumat (9/4/2021. Keduanya ditahan KPK dalam perkara dugaan suap terkait pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi COVID-19. Aa Umbara diduga menerima suap Rp 1 miliar terkait kasus ini.
Foto: Ari Saputra
Bandung -

Hak politik Bupati Bandung Barat nonaktif Aa Umbara dicabut sesuai putusan kasasi di tingkat Mahkamah Agung (MA). Putusan ini dinilai tak adil.

Hal itu diungkapkan Rizky Rizgantara kuasa hukum dari Aa Umbara. Dia mengatakan putusan yang dijatuhi hakim agung MA tak memenuhi rasa keadilan.

"Sebelum mengomentari terkait dengan pidana tambahan pencabutan hak politik kami nilai putusannya tentu belum memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum," ucap Rizki kepada detikJabar, Jumat (15/7/2022).


Rizki menilai pencabutan hak politik tak mendasar. Menurut dia, apa yang sudah tertera dalam amar putusan di tingkat pertama Pengadilan Tipikor Bandung hingga Pengadilan Tinggi (PT) Bandung sudah sesuai. Di tingkat pertama dan banding, hakim tak mengamini tuntutan pencabutan hak politik Aa Umbara.

"Menurut kami putusan PN dan PT tidak ada kekeliruan, sesuai hukum," katanya.

Rizki mengatakan sebagaimana fakta persidangan dan beberapa keterangan saksi, tak ada kerugian negara atas perkara tersebut.

"Tidak ada satu rupiah pun keuangan negara yang dinikmati. Sehingga jangankan pandangan kita dijatuhi pidana tambahan pencabutan hak politik, dijatuhi putusan pidana bersalah juga menurut kami belum memenuhi rasa keadilan," tuturnya.

Sejauh ini pihaknya belum mendapatkan dokumen resmi salinan putusan MA terkait kasasi. Pihaknya akan mengkaji untuk menempuh upaya hukum lain berupa peninjauan kembali (PK).

"Masih ada ruang mengajukan upaya hukum luar biasa PK. Nanti makanya setelah kita terima nanti kita bicara dengan pak Aa Umbara mau menempuh upaya PK atau tidak," katanya.

Seperti diketahui, Mahkamah Agung (MA) mencabut hak politik Bupati Bandung Barat nonaktif Aa Umbara. Pencabutan hak politik imbas korupsi dana bantuan sosial (bansos) COVID-19 yang dilakukan oleh Aa Umbara.

Pencabutan hak politik tersebut berdasarkan putusan hakim MA atas kasasi yang diajukan KPK maupun Aa Umbara. Putusan dibacakan oleh hakim yang diketuai Eddy Army dengan dua anggota yakni Yohanes Priyana dan Ansori.

"Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 43/PID.TPK/2021/PT BDG tanggal 14 Januari 2022 yang menguatkan Putusan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 155/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg tanggal 4 November 2021 tersebut mengenai pidana tambahan menjadi menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak Terdakwa untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani pidana," kata jubir MA, hakim agung Andi Samsan Nganro, kepada detikcom, Jumat (15/7/2022).



Simak Video "Korupsi Bansos, Aa Umbara dan Anaknya Ditahan di Rutan Berbeda"
[Gambas:Video 20detik]
(dir/dir)