.webp)
Massa aksi dari berbagai elemen masyarakat menggelar demonstrasi di Jalan Siliwangi, depan Pendopo Bupati Kuningan, untuk menolak pembangunan geothermal di Gunung Ciremai pada Senin (5/10/2026).
Massa aksi yang terdiri atas mahasiswa dan warga tersebut membawa berbagai atribut, mulai dari spanduk hingga selebaran bertuliskan "Tolak Geothermal tanpa kompromi, rakyat bersatu melawan geothermal". Massa aksi juga melakukan orasi yang menuntut Pemerintah Kabupaten Kuningan tidak diam dan ikut menolak proyek geothermal di Gunung Ciremai.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski sempat terjadi desak-desakan dan bentrok dengan pihak kepolisian, massa akhirnya diterima oleh Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, di teras Pendopo bersama unsur pejabat terkait. Salah satu koordinator massa aksi, Ismah Winartono, memaparkan bahwa penolakan geothermal di Gunung Ciremai bukan tanpa alasan.
Menurutnya, masyarakat menilai proyek geothermal dapat mengancam kelestarian lingkungan, merusak kawasan tangkapan air, dan berdampak buruk pada lahan pertanian yang menjadi mata pencaharian utama masyarakat sekitar.
"Menolak secara tegas rencana proyek energi panas bumi di Gunung Ciremai, mendesak kementrian ESDM untuk segera menghentikan seluruh proses Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) di Gunung Ciremai. Menuntut pemerintah daerah dan DPRD untuk mengambil sikap yang jelas berpihak pada kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan, " tutur Ismah. Senin (5/10/2026).
Senada dengan Ismah, massa aksi lain yang juga ketua BEM Universitas Kuningan, Fillah Ahmad, memaparkan bahwa para mahasiswa menolak geothermal di Gunung Ciremai karena dapat memberikan dampak lingkungan yang besar bagi masyarakat sekitar. Menurutnya, penolakan tersebut murni aspirasi masyarakat yang ada di kaki Gunung Ciremai.
"Kami tegas menolak Gunung Ciremai sebagai tempat eksploitasi geothermal karena dampaknya akan terasa. Penolakan ini murni aspirasi lintas elemen masyarakat yang menolak alam dieksploitasi yang akan berdampak terhadap ekosistem di masa yang akan datang," tutur Fillah.
Sementara itu, Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, memaparkan bahwa secara administratif hingga kini pemerintah daerah belum menerima informasi resmi dari pemerintah pusat terkait proyek geothermal di Gunung Ciremai. Bahkan, untuk kajian resmi proyek geothermal di Gunung Ciremai, pihaknya juga belum menerima.
"Beliau Kepala TNGC menyampaikan Balai pun belum menerima informasi secara resmi dari pemerintah pusat, jadi sama pemerintah daerah sendiri belum menerima secara resmi tentang proses atau bahkan lelang geothermal. Saya pemerintah daerah ingin secepatnya menerima kajian ekologisnya mengenai dampaknya, harus diadakan kajian komprehensif terbuka jadi pemerintah juga mau tahu dampak ekologisnya. Tapi sampai hari ini kajian belum turun belum diterima," tutur Dian.
Meski begitu, karena proyek geothermal merupakan kewenangan pemerintah pusat, pihaknya akan memfasilitasi segala tuntutan massa aksi untuk disampaikan kepada pemerintah pusat.
"Saya terima, saya memahami, saya langsung besok saya dan akan memfasilitasi tuntutan. Ini kewenangannya pusat, makanya saya merekomendasikan teman teman untuk ke sana," pungkas Dian.
Simak Video "Video Mahasiswa Trisakti-HMI Demo di DPR, Jl Gatsu Arah Slipi Ditutup"
[Gambas:Video 20detik] (mso/mso)
