Wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda menuai tanggapan dari pegiat budaya asal Cirebon, Raden Chaidir Susilaningrat. Ia mempertanyakan dasar usulan tersebut dan menilai perubahan nama provinsi bukan persoalan yang mendesak.
Chaidir mengatakan, hal pertama yang dipertanyakan adalah dasar dan alasan di balik munculnya wacana tersebut. Menurutnya, perubahan nama provinsi bukan persoalan yang mendesak jika dibandingkan dengan berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat Jawa Barat.
"Kalau saya mempertanyakan dasarnya apa, urgensinya apa. Perubahan nama itu bukan sesuatu yang urgen. Masih banyak persoalan di Jawa Barat yang lebih penting untuk dibuat kebijakan," kata Pendiri Komunitas Pusaka Cirebon Kendi Pertula itu kepada detikJabar, Jumat (3/7/2026).
Selain soal urgensi, Chaidir juga menyoroti penggunaan nama Sunda dari sudut pandang sejarah. Menurutnya, pembagian wilayah di Pulau Jawa pada masa lampau berbeda dengan pembagian daerah saat ini.
Ia menjelaskan, dalam sejumlah naskah kuno, Pulau Jawa pada masa lalu dikenal terbagi menjadi dua kawasan, yakni Jawa Kulon dan Jawa Wetan.
Chaidir mengatakan, wilayah Jawa Kulon merupakan kawasan Kerajaan Tarumanegara yang berpusat di sekitar Sungai Citarum. Setelah Tarumanegara melemah, wilayah tersebut kemudian terbagi menjadi dua kerajaan, yakni Kerajaan Sunda di bagian barat dan Kerajaan Galuh di bagian timur.
Menurutnya, wilayah Kerajaan Sunda membentang dari Sungai Citarum hingga kawasan yang kini meliputi Jakarta dan Banten. Sementara Kerajaan Galuh berada di sebelah timur Sungai Citarum hingga kawasan Sungai Cipamali yang kini berada di wilayah Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.
"Di naskah-naskah kuno itu disebutnya Jawa Wetan sama Jawa Kulon. Nah, Jawa Kulon itu adalah Kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara itu pusatnya di Sungai Citarum. Tarumanegara kemudian pecah jadi dua. Dari Citarum ke barat itu Kerajaan Sunda. Kalau pakai ukuran sekarang, Kerajaan Sunda itu lokasinya kira-kira Provinsi Banten plus Jakarta. Kemudian dari Citarum ke timur sampai Kali Cipamali di Brebes itu Kerajaan Galuh," kata dia.
Menurut Chaidir, jika merujuk pada sejarah, wilayah Provinsi Jawa Barat saat ini justru berada di bekas wilayah Kerajaan Galuh dibandingkan dengan Kerajaan Sunda.
"Jadi, Provinsi Jawa Barat yang sekarang ini, menurut saya itu sisa wilayah Kerajaan Galuh, bukan Kerajaan Sunda. Kenapa pakai Sunda? Kenapa nggak pakai Provinsi Galuh? Itu kalau lihat dari sejarah," sambungnya.
Ia menilai, jika alasan perubahan nama didasarkan pada sejarah, maka landasan tersebut belum cukup kuat karena wilayah administratif Jawa Barat saat ini tidak sepenuhnya berada di bekas wilayah Kerajaan Sunda.
Di sisi lain, Chaidir juga menyoroti keberagaman etnis dan budaya di Jawa Barat. Menurutnya, selain etnis Sunda, terdapat pula etnis Betawi dan Cirebon yang telah diakui dalam Peraturan Daerah (Perda). Hal serupa juga berlaku pada bahasa daerah yang digunakan di Jawa Barat.
"Di Jawa Barat etnisnya bermacam-macam. Yang diakui dalam Perda ada Sunda, Betawi, dan Cirebon. Bahasa daerahnya juga ada bahasa Sunda, Betawi, dan Cirebon," katanya.
Chaidir mengingatkan agar wacana perubahan nama provinsi dipertimbangkan secara matang sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
"Jangan sampai membuat kebijakan yang sebetulnya tidak terlalu urgen, tetapi malah menimbulkan permasalahan di kemudian hari," ujarnya.
Menurutnya, perhatian sebaiknya lebih diarahkan pada persoalan yang berdampak langsung terhadap masyarakat, seperti kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan.
"Lebih baik prioritaskan bagaimana mengatasi soal kemiskinan, kesehatan dan meningkatkan kualitas pendidikan. Itu jauh lebih penting daripada sekadar urusan nama," tegasnya.
Ia juga menilai keberagaman budaya di Jawa Barat perlu terus dijaga dan diberi ruang yang sama untuk berkembang.
"Lebih baik budaya Sunda dilestarikan, budaya Cirebon dilestarikan, budaya Betawi juga dilestarikan. Jangan sampai kebijakan yang dibuat justru kontraproduktif terhadap keberagaman budaya yang kita miliki," pungkasnya.
Sekadar diketahui, wacana mengubah nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda kembali mengemuka. Setelah lebih dari satu dekade diperjuangkan, usulan tersebut kini mendapat angin segar setelah dibahas dalam rapat kerja Komisi I DPRD Jawa Barat bersama Koordinator dan Pendukung Usulan Perubahan Nama Provinsi Jawa Barat, Kamis (2/7/2026).
Hasil rapat menyepakati agar aspirasi tersebut dilanjutkan ke tahapan legislasi resmi melalui mekanisme yang akan ditentukan DPRD Jawa Barat.
(iqk/iqk)