.webp)
Pemerintah Kabupaten Cirebon mematangkan persiapan operasional Sekolah Rakyat yang dijadwalkan mulai berjalan pada Juli 2026. Fokus utama saat ini mencakup kesiapan tenaga pendidik, fasilitas asrama, hingga pemeriksaan kesehatan calon siswa guna memastikan kegiatan belajar mengajar berjalan optimal sejak hari pertama.
Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Hendra Nirmala, memimpin rapat koordinasi lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Selasa (30/6/2026) untuk membahas detail teknis tersebut. Berdasarkan jadwal, para siswa akan mulai memasuki asrama pada 11 hingga 13 Juli 2026.
Untuk memenuhi kebutuhan pengajar, Pemkab Cirebon menugaskan guru dari kalangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) daerah sebagai langkah awal sembari menunggu penempatan guru dari pemerintah pusat. Sebanyak 20 guru disiapkan, terdiri dari lima guru SD serta 15 guru untuk jenjang SMP dan SMA.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami menyiapkan guru sementara agar proses belajar mengajar dapat langsung berjalan saat siswa mulai masuk asrama," ujarnya, Selasa (30/6/2026).
Selain aspek pedagogis, Dinas Kesehatan juga dikerahkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap 270 calon siswa. Peserta didik ini terbagi rata dalam tiga jenjang pendidikan, yakni SD, SMP, dan SMA, dengan masing-masing kuota 90 siswa per jenjang. Seluruh siswa merupakan warga Kabupaten Cirebon yang diprioritaskan dari keluarga kelompok desil 1 dan desil 2 dalam data kesejahteraan sosial.
Guna menjaga kesehatan mental dan membantu proses adaptasi di lingkungan asrama, pemerintah daerah turut melibatkan tenaga psikolog. Dukungan operasional asrama juga diperkuat dengan rekrutmen 33 tenaga pendamping yang terdiri dari enam wali asrama dan 27 wali asuh, yang melibatkan unsur Tagana, TKSK, dan pendamping PKH.
Kendati persiapan fisik dan personel terus berjalan, Hendra menyebut pihaknya masih menunggu petunjuk teknis (juknis) lebih lanjut dari Kementerian Sosial terkait regulasi hak guru.
"Kami masih menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Sosial terkait hak guru sementara maupun aturan penugasannya di Sekolah Rakyat," pungkasnya.
Di sisi lain, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Hafidz Iswahyudi, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat memiliki mekanisme rekrutmen yang berbeda. Program ini tidak membuka pendaftaran umum, melainkan menggunakan sistem penjangkauan langsung berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk menyasar keluarga miskin dan miskin ekstrem.
"Program ini tidak mengenal pendaftaran, melainkan penjangkauan. Sasarannya memang anak dari keluarga miskin berdasarkan data DTKS," jelasnya.
Pada tahun pertama ini, Sekolah Rakyat di Kabupaten Cirebon juga akan menampung sementara siswa dari Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, dan Kota Cirebon. Langkah ini diambil lantaran pembangunan gedung Sekolah Rakyat di wilayah-wilayah tetangga tersebut masih dalam proses penyelesaian.
"Pembangunan gedung ditargetkan sudah bisa operasional pada Juli, meski penyelesaiannya masih bertahap karena baru melayani siswa kelas 1 di setiap jenjang," bebernya.
(dir/dir)
