Kenang Sutrisno Saat Berjuang Bangun BIJB

Majalengka -

Wacana pengambilalihan pengelolaan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Kabupaten Majalengka, oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mendapat tanggapan dari Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah PDI Perjuangan Jawa Barat, Sutrisno.

Bagi mantan Bupati Majalengka itu, BIJB Kertajati bukan sekadar bandara, melainkan hasil perjuangan panjang yang dibangun dengan harapan mengubah wajah perekonomian masyarakat 'Kota Angin'.

Sutrisno masih mengingat betul proses saat pembangunan bandara dimulai. Ketika itu, warga di Kecamatan Kertajati, khususnya pemilik lahan, banyak yang menolak melepas tanahnya. Penolakan muncul karena lahan pertanian tersebut menjadi satu-satunya sumber penghidupan masyarakat.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebagai kepala daerah saat itu, Sutrisno mengaku turun langsung menemui warga bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia berupaya meyakinkan masyarakat bahwa pengorbanan mereka tidak akan sia-sia karena kehadiran bandara diyakini akan memunculkan pusat-pusat ekonomi baru di Majalengka.

"Yang kami sampaikan kepada masyarakat waktu itu, lahan pertanian memang berubah menjadi bandara. Tapi tujuannya agar kehidupan masyarakat juga berubah menjadi lebih baik melalui aktivitas ekonomi yang tumbuh di sekitarnya," kata Sutrisno kepada detikJabar, Minggu (28/6/2026).

"Saya juga memberikan contoh bagaimana Jakarta berkembang. Dahulu daerah itu masih didominasi pohon-pohon, tetapi kini menjadi pusat ekonomi nasional. Orang dari berbagai daerah datang ke Jakarta mencari pekerjaan untuk memperoleh penghasilan," sambungnya.

Menurutnya, pembangunan BIJB juga bukan keputusan yang lahir dalam waktu singkat. Penentuan lokasinya melalui berbagai kajian dan sempat mempertimbangkan sejumlah daerah lain di Jawa Barat sebelum akhirnya Kertajati dipilih.

Ia mengatakan, bandara itu dirancang sebagai infrastruktur strategis untuk menopang pertumbuhan Jawa Barat. Dengan jumlah penduduk yang kini lebih dari 50 juta jiwa, keberadaan bandara internasional dinilai menjadi kebutuhan jangka panjang di tengah semakin padatnya aktivitas penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta.

"Kertajati disiapkan untuk masa depan. Apalagi sekarang sudah didukung Tol Cipali dan Cisumdawu sehingga aksesnya jauh lebih baik," ujarnya.

Namun, Sutrisno menilai, BIJB belum berkembang sesuai harapan karena belum mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat. Menurutnya, pemerintah daerah hanya bertugas membangun infrastruktur, sedangkan pengembangan penerbangan internasional menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Karena itu, ia menyayangkan munculnya wacana pengambilalihan BIJB oleh Kementerian Pertahanan.

"Yang dibutuhkan sekarang bukan mengubah fungsi bandara, tetapi mengoptimalkan fungsinya. Pemerintah pusat harus menyambungkan ekosistem penerbangannya agar bandara ini hidup," ucapnya.

Sutrisno juga menyoroti besarnya anggaran yang telah dikeluarkan untuk membangun BIJB. Ia menyebut, bandara tersebut berdiri di atas lahan sekitar 1.800 hektare yang dibebaskan menggunakan uang negara.

"Kalau harga tanah sekarang sekitar Rp500 ribu per meter persegi, nilai tanahnya saja sudah sekitar Rp9 triliun. Itu belum termasuk jalan, bangunan, dan berbagai infrastruktur lain yang dibangun menggunakan uang rakyat serta pembiayaan dari konsorsium perbankan," jelasnya.

Menurutnya, apabila pemerintah membutuhkan kawasan untuk kepentingan pertahanan, masih tersedia Lanud Sukani yang memiliki luas sekitar 1.000 hektare. Karena itu, ia menilai tidak tepat apabila BIJB dialihkan dari fungsi awalnya sebagai bandara komersial.

Sutrisno berharap pemerintah tetap menjaga cita-cita awal pembangunan Kertajati, yakni menjadi pengungkit ekonomi Jawa Barat sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat Majalengka.

"Jangan sampai masyarakat yang dulu rela melepas lahan pertaniannya justru kehilangan harapan. Bandara ini dibangun agar ekonomi tumbuh, investasi masuk, industri berkembang, dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Itu tujuan awal yang harus dijaga," pungkasnya.