Dilema Pasar Jalaksana Kuningan: Aset Desa yang Terjerat Kredit Macet

Kondisi sepi dan terbengkalainya pusat pertokoan serta Pasar Induk Jalaksana di Desa Sadamantra, Jalaksana, Kabupaten Kuningan mendapat respons resmi dari pemerintah daerah setempat. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian (Diskopdagperin) Kabupaten Kuningan, Toni Kusumanto.

Toni memaparkan bahwa kondisi sepi dan terbengkalainya kawasan tersebut memang telah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Kuningan belum dapat mengambil banyak tindakan lantaran kawasan tersebut berdiri di atas tanah desa yang dikelola oleh pihak pengembang.

"Gini mas Itu kan aset bukan aset pemerintah daerah. Kita nggak punya kewenangan ke sana, karena bukan aset kita, bukan aset pemda. Nah, Dinas Kopdagperin itu kan punya pemda. Jadi kita tidak bisa mengintervensi ke sana. Apalagi itu kan lahan desa. Termasuk juga kemampuan fiskal kita juga untuk pembangunan kayak gitu kan bukan menjadi prioritas. Itu bangun dari periode Bupati Pak Aang," tutur Toni, Sabtu (23/5/2026).

Kendati demikian, pihaknya terus mendorong Pemerintah Desa Sadamantra dan pihak pengembang untuk mencari solusi agar kawasan tersebut dapat kembali beroperasi secara optimal dan ramai dikunjungi masyarakat.

"Kondisi tersebut jelas menganggu ya. Nah, sekarang fungsi kawasan itu mau dijadikan apa, kita sampai sekarang belum ada komunikasi dengan kami. Dulu sempat didorong jadi terminal wisata karena di sekitar situ kan banyak wisata, sama didorong jadi Pasar Sayur. Jadi sebelum masuk ke Jagasatru, ditampung di situ dulu. Karena kebetulan Jalaksana kan juga sentra sayur. Tapi masih belum terealisasi," tutur Toni.

Sementara itu, Kepala Desa Sadamantra, Dimyati, menjelaskan bahwa kawasan pusat pertokoan dan Pasar Induk Jalaksana tersebut memiliki luas sekitar 1,5 hektare. Lahan tersebut merupakan tanah kas desa yang dimanfaatkan oleh pihak pengembang. Namun, seiring berjalannya waktu, terjadi kendala finansial atau gagal bayar dari pihak pengembang kepada pihak perbankan yang mengakibatkan banyak ruko di kawasan tersebut rusak dan terbengkalai.

"Dulunya itu tanah bengkok desa luasnya sekitar 1.5 hektare. Terus ada proses tukar guling untuk dibuat kawasan pertokoan. Di mana pengembang pinjam ke bank, mungkin karena bayarnya tidak bisa jadi dibiarkan terbengkalai. Kalau nggak salah ada 5 pengembang yang ada di sini. Mulai terbengkalai parahnya mah sekitar 10 tahun yang lalu. Pas belum ada kendala pembayaran ke bank itu sempat ramai," tutur Dimyati.

Dimyati menambahkan bahwa kondisi terbengkalainya pusat pertokoan tersebut turut merugikan pihak desa selaku pemilik lahan. Oleh karena itu, pihaknya masih berupaya mencari mekanisme agar unit ruko di kawasan tersebut dapat segera terjual atau diminati oleh para pengusaha dan investor lain.

"Ini kan tanahnya punya desa. Jadi kami dari pihak desa juga rasanya rungsang (pusing) juga. Makanya sampai sekarang kami masih berupaya nih agar ruko-ruko yang ada di sini dapat dibeli atau disewa lagi sama pengusaha, syukur kalau ada investor yang mau menata kawasan ini lagi agar lebih ramai. Apalagi inikan letaknya strategis samping jalan raya belakangnya Gunung Ciremai," tutur Dimyati.

Sedangkan untuk terminal yang lokasinya berada di belakang pasar, hingga kini, pihaknya serta Dinas Perhubungan Kuningan masih belum menemukan solusi atas terbengkalainya terminal tersebut.

"Sudah konfirmasi ke Pak Kadis Perhubungan supaya supaya dihidupkan lah. Tapi masih susah karena lokasi terminal ada di belakang. Jadi angkotnya susah masuk ketutupan sama ruko masih pada maunya di depan, " pungkas Dimyati.