.webp)
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Cirebon terus memacu penguatan sektor pariwisata berbasis masyarakat. Tercatat hingga pengujung 2025, sebanyak 90 desa di Kabupaten Cirebon telah resmi menyandang status Desa Wisata.
Kepala Disbudpar Kabupaten Cirebon, Fajar Sutrisno, mengungkapkan jumlah tersebut dipastikan bertambah tahun ini. Pemerintah daerah berencana kembali mengajukan sejumlah desa baru untuk mendapatkan status serupa.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Di tahun 2026 ini kami akan ajukan lagi beberapa desa sebagai Desa Wisata," ujar Fajar, Senin (27/4/2026).
Tak sekadar mengejar kuantitas, Disbudpar juga bakal mengevaluasi menyeluruh desa-desa tersebut. Langkah ini krusial untuk memetakan progres tiap desa; mulai dari kategori berkembang, stagnan, hingga desa potensial yang masuk skala prioritas.
Menurut Fajar, hasil evaluasi ini akan menjadi kompas dalam menentukan arah kebijakan pariwisata daerah. "Seluruh desa wisata akan dievaluasi. Dari situ akan dipilih desa-desa potensial yang menjadi fokus pengembangan di Kabupaten Cirebon," jelasnya.
Evaluasi ini juga bertujuan memastikan desa-desa tersebut mampu menjaga konsistensi statusnya, sekaligus mendongkrak daya saing. Hal ini selaras dengan arahan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia yang mendorong penguatan identitas serta potensi wisata lokal.
"Hasil koordinasi dengan Kementerian Pariwisata, desa wisata di Kabupaten Cirebon diharapkan mampu menonjolkan keunikan lokalnya. Karena itu, Pemkab akan terus melakukan pendampingan," tambahnya.
Lebih lanjut, Fajar menekankan pengembangan Desa Wisata tidak bisa bertumpu pada satu instansi semata. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci, mulai dari sokongan bagi pelaku UMKM, perbaikan infrastruktur, hingga sinergi seluruh perangkat daerah.
"Disbudpar tidak bisa bekerja sendiri. Semua pihak harus terlibat agar Desa Wisata di Cirebon bisa berkembang dan berdaya saing," pungkasnya.
(orb/orb)
