Warga Protes Jembatan Sukalila Dibongkar, Begini Kata Bupati Cirebon

Pembongkaran jembatan rel kereta di Sungai Sukalila, Kota Cirebon, menuai protes. Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, angkat bicara menanggapi hal tersebut.

Edo menegaskan keputusan itu diambil berdasarkan faktor keselamatan. Menurutnya, berdasarkan hasil survei dan kajian tim teknis Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan, kekuatan struktur jembatan disebut hanya tersisa sekitar 30 persen.

"Itu kan sesuai dengan hasil kajian dan survei mereka, tim teknisnya dari DJKA, itu kan kekuatannya hanya 30 persen. Kalau umpamanya ambruk, dibiarkan lalu ambruk, terus kena pipa gas, mau kayak gimana?" ujarnya, Rabu (8/4/2026).

Ia menjelaskan, di sekitar jembatan terdapat pipa gas yang posisinya berdekatan. Kondisi itu dinilai berisiko tinggi jika struktur jembatan runtuh.

"Di sebelahnya ada pipa gas. Kalau terdorong air karena terhambat, lalu menimpa pipa gas, itu bagaimana?" ujarnya.

Edo menegaskan, pembongkaran dilakukan karena pertimbangan keselamatan. Ia juga menyebut jembatan tersebut belum tercatat atau terdaftar sebagai objek yang dilindungi.

"Jadi ini kan faktor keselamatan. Kan belum tercatat juga, belum terdaftar," katanya.

Sekadar diketahui, pembongkaran jembatan rel di Sungai Sukalila, Kota Cirebon, menuai protes. Struktur yang diduga berasal dari era kolonial itu dinilai sebagai bagian penting dari warisan sejarah yang semestinya dijaga.

Salah satu pihak yang menyayangkan hal tersebut adalah Elang Iyan. Pemerhati cagar budaya dari Keraton Kacirebonan itu mengaku prihatin atas pembongkaran jembatan rel di Sungai Sukalila.

Menurutnya, jembatan rel yang melintas di Sungai Sukalila itu bukan sekadar infrastruktur lama, melainkan memiliki nilai sejarah. Jembatan itu disebut merupakan peninggalan era kolonial dan dulunya berperan dalam jalur distribusi dari pelabuhan Cirebon ke berbagai daerah.

"Ini justru malah terjadi penghilangan satu bentuk jembatan kereta era kolonial. Ini adalah jembatan yang akan menghubungkan dari pelabuhan yang mengangkut distribusi terkait dengan kekayaan alam yang ada di Cirebon untuk bisa disebarkan ke daerah lain," katanya.

Sementara itu, anggotan DPRD Kota Cirebon, Umar Stanis Klau menyebut pihaknya akan menindaklanjuti persoalan ini melalui rapat dengar pendapat (RDP). RDP dinilai penting untuk menjelaskan duduk persoalan secara utuh.

"Kita tahu bahwa niatan Pak Wali itu mulia. Artinya kita support, kita dukung bagaimana beliau ingin merubah wajah Cirebon dari yang tadinya kurang estetik menjadi baik," kata Umar.

"Toh kita paham kok itu niatnya mulia sekali, itu sebagai satu effort beliau agar kegiatan penataan Sukalila itu bisa terimplementasi. Maka dari RDP itu kita berharap ya Pak Wali bisa menjelaskan segala sesuatunya berkaitan dengan apa yang terjadi," ujarnya.

Ia menambahkan RDP direncanakan digelar dalam waktu dekat. Sejumlah pihak seperti pemerintah daerah, PT KAI, dan instansi terkait akan dilibatkan.

"Kalau saya secara personal itu sudah berkoordinasi, berharap sih minggu depan RDP. Saya sudah sampaikan kepada pimpinan, mudah-mudahan sih di-ACC," ungkap Umar.