.webp)
Herman Khaeron dikenal sebagai salah satu legislator yang konsisten menggarap isu pertanian dan pangan. Ia juga kerap menentang kebijakan impor yang dapat merugikan peternak lokal.
Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat VIII itu aktif mendorong kebijakan perlindungan petani sekaligus penguatan kedaulatan pangan nasional.
Herman Khaeron tercatat terlibat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang kemudian disahkan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam regulasi tersebut, ia mendorong berbagai skema perlindungan bagi petani. Salah satunya adalah asuransi pertanian untuk menghadapi risiko gagal panen.
Ia memandang, asuransi bagi para petani penting untuk melindungi mereka dari risiko gagal panen akibat bencana alam, hama, maupun cuaca ekstrem.
Di sisi lain, Herman juga kerap menyoroti kebijakan impor pangan dan peternakan. Seperti tahun lalu misalnya, ia menyoroti rencana impor 2 juta sapi perah karena produk susu peternak lokal masih belum terserap maksimal.
Ia menyampaikan harapan besar terkait arah kebijakan pangan nasional. Ia menekankan ketahanan pangan merupakan hal penting bagi bangsa.
Demi mencapai kedaulatan dan kemandirian pangan sebagaimana diamanatkan dalam UU Pangan Nomor 18 Tahun 2012, menurutnya harus ada empat pilar utama yang harus diperkuat. Di antaranya pertanian, air, benih, dan pupuk.
Akan tetapi, ia menilai kesiapan negara untuk memastikan keberlanjutan keempat pilar tersebut, khususnya benih unggul, masih jauh dari harapan.
Herman Khaeron menempatkan isu pangan sebagai salah satu fokus utama perjuangannya di parlemen, terutama dalam upaya memberikan perlindungan bagi petani sekaligus mendorong kemandirian pangan nasional.
(mso/mso)
