.webp)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon resmi menetapkan status Siaga Bencana Hidrometeorologi setelah Bupati Cirebon, Imron menandatangani Surat Keputusan (SK) penetapan status tersebut. Dengan demikian, Kabupaten Cirebon kini berada dalam kondisi siaga menghadapi potensi bencana yang dipicu cuaca ekstrem hingga Maret 2026 mendatang.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cirebon, Ikin Asikin mengonfirmasi, penerbitan SK tersebut. Status siaga berlaku untuk menghadapi berbagai potensi bencana, mulai dari banjir, banjir bandang, angin kencang, gelombang ekstrem, abrasi, hingga tanah longsor.
"SK Bupati terkait status siaga darurat bencana hidrometeorologi sudah terbit dan berlaku sampai Maret 2026," kata Ikin, Jumat (5/12/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Penetapan status siaga ini dilakukan menyusul intensitas hujan yang meningkat signifikan dalam beberapa pekan terakhir. Selain hujan deras, sejumlah wilayah di Kabupaten Cirebon juga mulai dilanda angin kencang.
Menurut Ikin, tanda-tanda cuaca ekstrem mulai mengganggu aktivitas masyarakat dan berpotensi memicu bencana hidrometeorologi dalam skala lebih luas.
"Intensitas hujan semakin tinggi, bahkan disertai angin kencang. Ini menjadi indikator bahwa kesiapsiagaan harus ditingkatkan," ujarnya.
BPBD memastikan seluruh personel serta peralatan penanggulangan bencana dalam kondisi siaga penuh untuk merespons situasi darurat kapan pun dibutuhkan.
"Kami pastikan semua personel siap. Peralatan seperti perahu karet, alat evakuasi, hingga logistik darurat sudah kami siagakan," tegasnya.
BPBD juga memperketat pemantauan di sejumlah kecamatan yang selama ini menjadi langganan banjir dan bencana hidrometeorologi lainnya. Pemantauan dilakukan di wilayah timur seperti Waled, Ciledug, dan Gebang, serta wilayah barat seperti Gegesik dan sekitarnya.
Salah satu indikator utama yang terus diperhatikan ialah debit air sungai, mengingat hampir 80 persen banjir di Kabupaten Cirebon disebabkan luapan sungai.
"Jika wilayah hulu hujan lebih dari satu jam, debit sungai akan langsung kami monitor karena itu biasanya menjadi pemicu banjir," jelasnya.
Selain memaksimalkan kesiapsiagaan internal, BPBD juga mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi melalui pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana).
Program ini bertujuan memperkuat kemampuan masyarakat dalam mitigasi dan respons bencana sejak dini.
"BPBD tidak bisa bekerja sendiri. Kami membutuhkan keterlibatan masyarakat, dan Destana merupakan salah satu langkah untuk membangun kesiapsiagaan bersama," tutupnya.
(mso/mso)
