.webp)
Skandal korupsi kembali mencoreng wajah pemerintahan desa di Kabupaten Cirebon. Empat orang tenaga pendamping desa resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Cirebon setelah terbukti menyelewengkan dana pajak desa hingga menimbulkan kerugian negara lebih dari Rp2,9 miliar.
Kepala Kejari Kabupaten Cirebon, Yudhi Kurniawan, mengungkapkan para tersangka yakni SM (Pendamping Desa Kecamatan Sedong, 2016-Januari 2025), MY (Pendamping Lokal Desa Kecamatan Arjawinangun, 2019-November 2021), DS (Pendamping Desa Kecamatan Kedawung, 2016-sekarang), dan SLA (Pendamping Desa Kecamatan Karangsembung, 2017-Juni 2022).
"Para tersangka terbukti terlibat dalam praktik korupsi pembayaran pajak desa dengan total kerugian negara mencapai Rp2.925.485.192," tegas Yudhi, Rabu (17/9/2025) kemarin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Modus Operandi Licik
Untuk meyakinkan pihak desa, para tersangka menawarkan jasa pembayaran pajak dengan iming-iming proses cepat dan bukti pembayaran resmi. Mereka bahkan menjamin akan bertanggung jawab penuh apabila ada masalah di kemudian hari.
 Tersangka kasus korupsi pajak desa di Cirebon Foto: Devteo Mahardika/detikJabar |
Namun, di balik janji tersebut, tersangka justru meminta e-billing, uang pembayaran pajak, hingga username dan password akun pajak DJP Online dari desa. Dana itu kemudian mereka serahkan kepada seorang saksi berinisial M dengan kesepakatan mendapat "cashback" 10 persen dari setiap setoran pajak.
"Alih-alih disetorkan penuh ke kas negara, pajak yang diterima dari desa hanya dibayarkan sebagian kecil. Praktik itu berlangsung selama tiga tahun hingga akhirnya terbongkar lewat hasil audit resmi," jelas Yudhi.
Terancam 20 Tahun Penjara
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18, dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Mereka terancam hukuman pidana penjara maksimal 20 tahun serta denda dalam jumlah besar.
Pihaknya memastikan akan terus memperdalam penyidikan kasus ini untuk mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang ikut terlibat dalam skema korupsi pajak desa tersebut.
(yum/yum)
