.webp)
Wali Kota Cirebon Effendi Edo menegaskan tidak akan mengambil mobil dinas baru meskipun anggarannya telah disiapkan dari APBD Kota Cirebon 2025 sebanyak Rp 1,8 miliar. Ia memilih mengikuti jejak Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, yang lebih dulu menyatakan penolakan terhadap pengadaan mobil dinas demi efisiensi anggaran.
Pengadaan mobil dinas jenis sedan mewah seperti Camry 2.5 V A/T dan Camry 2.5 L A/T Hybrid itu tercatat dalam laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dengan kode paket 54609839.
Menurut Effendi Edo, meskipun telah dianggarkan, namun hingga hari ini dirinya masih belum menerima mobil dinas tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sebetulnya anggaran ada, cuman kan sampai saat ini saya nggak ngambil juga. Setiap kepala daerah yang baru pasti dianggarkan, tapi diambil atau tidak kan tergantung kita," tutur Edo, Senin (5/5/2025).
Edo juga mengatakan, dirinya tidak akan mengambil mobil dinas yang telah dianggarkan mengikuti jejak wakil wali kota Cirebon, Siti Farida. " Wong (orang) saya juga nggak ngambil, nggak juga," tutur Edo.
Edo beralasan kenapa dirinya tidak mengambil mobil dinas karena adanya efisiensi anggaran. "Kan ada efisiensi," tegas Edo.
Diberitakan sebelumnya, Asisten Administrasi Umum Arif Kurniawan membenarkan pihaknya berencana menyediakan kendaraan dinas baru untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon. Namun dari rencana tersebut, hanya satu unit kendaraan dinas yang akan diadakan, yakni untuk Wali Kota Cirebon Effendi Edo. Hal ini karena Wakil Wali Kota Siti Farida menolak menerima mobil dinas baru.
"Tadinya mau dua, untuk Pak Wali sama Bu Wakil. Tapi Bu Wakilnya nggak mau. Sekarang sudah diubah jadi tinggal satu, untuk Pak Wali saja," ucap Arif Kurniawan, Jumat (2/5/2025).
Arif mengatakan satu unit kendaraan dinas baru untuk Wali Kota Cirebon Effendi Edo itu mobil jenis sedan dengan harga sekitar Rp 900 juta. Menurut Arif, pengadaan kendaraan dinas baru ini bertujuan untuk mendukung kinerja kepala daerah.
"Mobil Pak Wali kan nggak ada, dari awal juga nggak ada. Makanya kita anggarkan. Awalnya kita pikir kan kalau Pak Wali kita anggarkan, Bu Wakil juga harus dianggarkan. Tapi ternyata berjalannya waktu, Bu Wakil menyatakan, 'udah saya nggak usah dibeliin mobil yang baru. Saya pakai mobil pribadi sama mobil yang lama'," kata Arif.
"(Keterangan) yang di laman SIRUP belum diperbaharui. Tapi yang jelas (mobil dinas baru) hanya satu, untuk Pak Wali saja," kata Arif menambahkan.
(orb/orb)
