.webp)
KNPI Kota Cirebon menggelar aksi unjuk rasa di halaman Balai Kota, Jalan Siliwangi, pada Jumat (2/5/2025) sore. Aksi dimulai sekitar pukul 15.00 WIB dan diisi dengan orasi menyampaikan berbagai persoalan di Kota Cirebon.
Salah satu hal yang disoroti KNPI Kota Cirebon adalah terkait penyewaan Stadion Bima yang tidak sesuai aturan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Dalam aksinya, mereka juga membawa miniatur keranda sebagai simbol bentuk kekecewaan. Tidak hanya itu, mereka juga turut melakukan aksi bakar ban hingga menimbulkan kepulan asap hitam.
Dalam aksi tersebut, KNPI mendesak Pemerintah Kota Cirebon dapat bertindak tegas terkait dengan persoalan penyewaan Stadion Bima. Mereka mendesak agar Kadispora Kota Cirebon dicopot dari jabatannya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Terkait dengan Stadion Bima, kami menuntut agar (Kadispora) tidak hanya dipanggil, tapi diberikan punishment," kata Ketua DPD KNPI Kota Cirebon, Jaka Permana saat ditemui di sela-sela aksi.
"Kami meminta agar segera Pemerintah Kota Cirebon, khususnya Bapak Wali Kota Cirebon untuk mencopot Kadispora," kata dia menambahkan.
Menurut Jaka, penyewaan Stadion Bima yang dilakukan oleh Dispora Kota Cirebon tidak sesuai dengan aturan. Pasalnya, dalam menyewakan aset milik daerah itu, Dispora Kota Cirebon tidak mendapat persetujuan dari wali kota. Untuk itu, kata Jaka, KNPI Kota Cirebon mendesak Pemerintah Kota Cirebon untuk mencopot Kadispora dari jabatannya.
"(Kadispora) harus secepatnya dicopot. Karena telah menyewakan aset daerah yang tidak sesuai dengan prosedur. Tanpa sepengetahuan dari wali kota atau sekda," kata Jaka.
Sementara itu, Wali Kota Cirebon Effendi Edo yang hadir di tengah aksi unjuk rasa tersebut meminta waktu untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Termasuk soal tuntutan KNPI yang mendesak agar Kadispora Kota Cirebon dicopot dari jabatannya. "Persoalan di pemerintahan tidak bisa seperti di perusahaan. Semua ada tahapan, ada proses. Karena tidak bisa menurunkan seorang pejabat di ASN begitu saja. Semuanya ada tahapan, ada proses," kata Edo.
"Tapi ini juga menjadi landasan bagi kami untuk bisa menilai," kata dia menambahkan.
(sud/sud)
