.webp)
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tengah diterpa isu angin kencang setelah muncul desakan Muktamar Luar Biasa (MLB) dari beberapa pihak yang menilai adanya pelanggaran AD/ART organisasi. Menanggapi hal ini, Mandataris PCNU Cirebon Raya Plus, yang mewakili sejumlah pengurus cabang di Jawa Barat, menyatakan bahwa gerakan ini tidak memiliki dukungan dari para kiai dan dianggap hanya diinisiasi oleh kalangan tertentu.
Ketua PCNU Kabupaten Cirebon, KH Aziz Hakim Syaerozie, dalam pertemuan di Sekretariat PCNU Kabupaten Cirebon pada Rabu (11/9/2024), menyatakan bahwa pihaknya berkumpul untuk menyikapi perkembangan ini.
"Hari ini kami berkumpul menyikapi hasil publikasi atas gerakan MLB di salah satu hotel di Kabupaten Cirebon beberapa waktu yang lalu," ujarnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam pertemuan tersebut hadir perwakilan dari PCNU berbagai daerah, seperti Kabupaten Indramayu, Sumedang, Subang, Kuningan, Ciamis, dan Kota Cirebon. Mereka sepakat bahwa agenda MLB ini tidak pernah mendapatkan konfirmasi atau afirmasi dari pesantren-pesantren besar NU di Kabupaten Cirebon.
KH Aziz menegaskan, sejak NU berdiri, tidak pernah ada inisiatif MLB kecuali pada era Gus Dur sebagai respons terhadap tirani Orde Baru. Ia menambahkan bahwa gerakan ini tidak berdasarkan urgensi dan tidak memiliki dukungan yang kuat dari para kiai.
MLB Dianggap Tak Berdasar dan Tak Didukung Pesantren Besar
Mandataris PCNU juga mempertanyakan klaim bahwa MLB mendapat dukungan dari ratusan PCNU di Indonesia.
"Dukungan ini tidak mendasar. Pengurus pesantren besar tidak menghendaki adanya MLB, apalagi jika MLB dilaksanakan di Kabupaten Cirebon," tambahnya.
Ia menegaskan akan melakukan dialog dengan pihak-pihak yang mengadakan MLB jika rencana tersebut benar-benar terealisasi.
PWNU Jawa Barat: Tidak Ada Permasalahan Internal, MLB Bukan Kehendak Kita
Senada dengan itu, Ketua PWNU Jawa Barat, KH Juhadi Muhamad, menyatakan bahwa seluruh ketua PCNU di Jawa Barat menolak pelaksanaan MLB. "Insyallah, MLB itu bukan kehendak kita karena tidak ada permasalahan internal apapun di antara kita," tegasnya.
Fatwa Tambang dan Klarifikasi Posisi NU
Selain itu, dalam kesempatan tersebut juga dibahas tentang perspektif terkait konsesi tambang yang sempat menimbulkan kontroversi. Beberapa pihak mempertanyakan apakah konsesi tambang melanggar AD/ART NU, mengingat adanya fatwa haram sebelumnya.
Namun, Mandataris PCNU Cirebon Raya Plus menekankan pentingnya pengelolaan tambang yang berorientasi pada perbaikan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
KH Aziz menegaskan bahwa fatwa haram terkait tambang muncul karena banyaknya praktik yang mengabaikan perlakuan terhadap alam, sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan.
"NU memberikan fatwa haram terhadap tambang yang dikelola oleh mafia. Namun, jika tambang dikelola dengan cara yang benar, itu bisa menjadi upaya perbaikan dunia pertambangan," jelasnya.
Dengan tegas, PCNU Cirebon Raya Plus menyatakan bahwa gerakan MLB ini bukan representasi dari keinginan mayoritas pengurus dan kiai NU di berbagai daerah. Mereka tetap bersikukuh bahwa segala perbedaan pandangan harus diselesaikan dengan musyawarah, bukan dengan cara yang memecah belah.
(yum/yum)
