.webp)
"MPP ini saya resmikan secara virtual, hari ini saya datang mendadak dan saya lihat belum optimal," kata dia usai melakukan sidak.
Secara tegas, ia menuturkan tingkat kunjungan di MPP Pemda Kabupaten Cirebon terbilang rendah.
"Rata-rata tingkat kunjungan di MPP ini cuma 50 sampai 200 orang per hari," ucapnya.
Ia menduga terdapat dua kemungkinan yang menjadi penyebab sepinya kunjungan karena masyarakat sudah menggunakan sistem digital, atau memang pelayanan MPP tidak terlalu tersosialisasi atau tidak terintegrasi pelayanannya sehingga masyarakat menjadi malas untuk datang ke MPP.
"Untuk mengetahui semuanya nanti saya minta dinilai untuk mengetahui penyebab sepinya MPP Pemda Kabupaten Cirebon ini," tuturnya.
Ia melanjutkan peran MPP kedepan bisa jadi pilihan dan andalan masyarakat yang begitu datang segala urusan bisa selesai.
"Sepi atau ramainya bisa dilihat dari parkiran yang jadi indikator tingkat kunjungan MPP. Kalau disini banyaknya mobil pemda berarti banyak orang pemda yang berkunjung ke sini bukan masyarakat. Saya tahu karena saya pernah jadi Bupati Banyuwangi 10 tahun dan kantor MPP di sana rata-rata sehari bisa 4.000 orang," ujarnya.
"Saya tadi tanya ke petugas MPP yang bilang sehari cuma 3 ada yang 10-15 orang," ucapnya.
Ia menegaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan arahan bagaimana birokrasi bisa memberikan dampak dan tidak berbelit sehingga MPP ini bisa dilakukan evaluasi secara serius.
"Presiden mengarahkan ke depan untuk digitalisasi birokrasi yakni birokrasi yang lincah," paparnya.
Ia menjelaskan, digital bukan berarti banyaknya aplikasi karena sekarang bukan hal itu yang menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam memberikan pelayanan.
"Karena kami selalu melihat ketika pemimpin daerah ganti selalu memunculkan aplikasi baru sebagai proyek," tegasnya.
Oleh karena itu, saat ini pihaknya melarang pemerintah daerah membuat aplikasi baru. Hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah saat ini adalah membuat satu portal layanan agar masyarakat tidak merasa kebingungan untuk bisa mendapatkan hak pelayanan publik.
"Sekarang dalam tiga bulan sesuai arahan dan perintah Presiden, seluruh Kementerian dan lembaga termasuk pemda yang memiliki ratusan aplikasi harus membuat satu portal layanan sehingga rakyat cukup masuk satu pintu," ungkapnya.
Meskipun Cirebon tidak masuk ke dalam pilot projek MPP digital dalam layanan satu portal. Sudah seharusnya pemerintah setempat untuk selalu membuat inovasi pelayanan publik yang cepat dan akurat.
"Sekarang masalahnya bukan hanya SDM, masalahnya cuma satu karena banyaknya aplikasi karena di Indonesia ada 27 ribu aplikasi. Kondisi ini sama seperti Inggris 15 tahun yang lalu yang 1.000 aplikasi dan sekarang hanya satu portal," terangnya.
Oleh karena itu, saat ini untuk tingkat nasional pemerintah sedang membuat goverment technology yang mengintegrasikan layanan publik yang ditargetkan rampung pada bulan Oktober mendatang.
"Sambil menunggu portal nasional selesai, saya harap Bupati Cirebon bisa mengundang Kominfo dan ahli IT. Karena sekarang sudah tidak boleh lagi bikin aplikasi baru tapi harus di interoprabilitaskan karena masyarakat nanti bingung," tuturnya.
Sementara itu, Bupati Cirebon Imron Rosyadi mengakui jika MPP masih belum optimal. Mengingat secara peralatan dan fasilitas masih terbilang kurang ditambah keahlian sumber daya manusia (SDM) masih perlu ditingkatkan.
"Selain itu sepinya MPP yang ada di Sumber karena orang-orang dari wilayah Cirebon Timur sudah terfasilitasi di sana jadi wajar kalau disini sepi," ungkapnya.
Ia juga mengeluhkan minimnya anggaran yang masih terbatas yang membuat pelayanan MPP masih belum maksimal.
"Anggaran terbatas juga buat MPP, buat ngambil nomor antrean juga masih manual karena kita belum punya anggarannya. Tapi kita akan segera melaksanakan dari apa yang diinstruksikan oleh Pak Menteri," pungkasnya. (yum/yum)
