.webp)
Permasalahan kosongnya blangko e-KTP masih menjadi keluhan bagi warga Kabupaten Cirebon. Seperti yang dirasakan oleh Putri Wulandari (18), warga Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.
Putri mengeluhkan kosongnya blangko e-KTP saat ditemui detikJabar di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Cirebon, Senin (27/11/2023). Dia menceritakan, hampir tiga bulan sejak perekaman tak kunjung mendapatkan KTP. "Perekaman sih sudah, tapi ya sampai sekarang belum dapat fisik KTP-nya," ucap dia.
Dirinya mengaku sudah sejak pagi mengantre di kantor Disdukcapil Kabupaten Cirebon. Akan tetapi langkah upaya dirasa sia-sia karena blangko KTP yang diharapkannya tidak kunjung datang. "Saya butuh KTP buat syarat ngelamar kerja, tapi saya udah tunggu tetap nggak ada barangnya (blangko KTP)," ujarnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain Putri, ada pula Hadi (21) mengaku merasakan hal yang sama yakni kesulitan untuk mendapatkan blangko KTP. Dirinya mengaku, sebelumnya mengalami kehilangan dompet beserta isinya. Salah satunya KTP miliknya yang turut hilang dan mengharuskan dirinya untuk mengurus kembali.
"Sebulan yang lalu kan dompet saya hilang, jadi mau nggak mau saya harus bikin lagi KTP," paparnya.
Warga Kecamatan Kaliwedi ini mengaku sulit untuk bisa mendapatkan KTP di Kabupaten Cirebon. "Dulu aja saya harus nunggu sampe sebulan buat dapat KTP, nah kalau sekarang sih nggak tahu sampai kapan. Soalnya tadi petugasnya bilang buat nunggu," jelasnya.
Di tempat terpisah, Bupati Cirebon Imron mengaku telah menginstruksikan Disdukcapil untuk memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat yakni KTP. "Sementara ini kita (Pemkab Cirebon) masih sering kurang blangko dan jadi permasalahan. Maka kami instruksikan kepada Disdukcapil dan alhamdulilah bisa dapatkan solusi," kata dia.
Oleh karena itu, mulai Oktober yang lalu pihaknya sudah mulai mengusulkan kepada DPRD Cirebon untuk bisa memberikan hibah sebesar Rp 1 miliar guna pembelian blangko e-KTP ke Kemendagri.
"Perkiraan bulan Desember kita dapat 98 ribu keping dari anggaran Rp 1 miliar sebagai hasil dari hibah kita untuk pengajuan blangko KTP ke Kemendagri," paparnya.
Imron menjelaskan kebutuhan blangko KTP per hari sebanyak 700 keping meliputi lima poin yakni kepindahan, kematian, pergantian status, pembuatan baru dan kehilangan.
Dirinya meyakini blangko KTP sebanyak 98 ribu keping itu tidak sampai akhir tahun. Oleh karena itu, tahun depan Pemkab Cirebon berencana kembali mengajukan hibah anggaran dengan nominal yang lebih besar.
"Tadinya ingin langsung banyak Rp 2 miliar untuk hibahnya karena ini (blangko KTP) kebutuhan dasar masyarakat," ujarnya.
(sud/sud)
