.webp)
Aset KPK di Banten dijadikan proyek perumahan. Selain itu, sejumlah Kepala daerah di wilayah Cirebon merespons wacana pembentukan Provinsi Cirebon.
Berikut rangkuman dalam Jabar-Banten hari ini :
Aset KPK Dijadikan Proyek Perumahan
Aset tanah dari Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan yang disita KPK di Sewor, Kelurahan Banjarsari, Kota Serang dikuasai pihak lain. Di lahan itu, saat ini ada proses pembangunan untuk perumahan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Plt Jubir KPK Ali Fikri mengatakan ada 7 bidang tanah di lokasi itu. Penguasaan lahan dilakukan oleh PT Bangun Mitra Jaya. KPK juga sudah melayangkan surat pengaduan penguasaan tanah sitaan ini ke Polda Banten.
detikcom melakukan penelusuran ke lokasi pada Selasa (28/9/2021) pukul 08.30 WIB. Di lokasi, masih ada plang sitaan milik KPK berdasarkan perintah penyitaan pada tanggal 15 Januari 2014. Ada 7 bidang tanah yang disita sesuai dokumen sertifikat hak milik nomor 1393 luas 907 m2, nomor 1433 luas 1.666 m2, nomor 1439 luas 2.142 m2, nomor 1440 luas 1.006 m2, nomor 1441 luas 2.734 m2, nomor 1449 luas 3.245 m2, dan nomor 1769 luas 2.230 m2.
Tapi, di samping papan pengumuman milik KPK, ada plang lain berwarna putih yang jaraknya bahkan sangat berdekatan. Ada keterangan bahwa tanah itu milik ahli waris mendiang Sugianto yang luasnya 182 hektare. Ada keterangan bukti kepemilikan berdasarkan 824 AJB Buku C Surat Penetapan Sita PN Serang Nomor: 617/Pid.B/2020/PN.srg tanggal 24 Juni 2020.
Ada juga catatan Surat Permohonan izin khusus sita Nomor: 579/Pid.B/2020/PN/srg tanggal 15 Juni 2020. Ahli waris almarhum Sugianto 0817-6826-832 atas nama Bapak Latief atau Ibu Neneng. Ada juga keterangan nomor handphone di plang itu.
detikcom bertanya kepada para pekerja proyek yang ada di lokasi. Memang terlihat ada beberapa pekerja sedang membangun gedung dua lantai. Di tempat itu juga terdapat beberapa alat berat.
Salah satu pekerja membenarkan bahwa tanah yang sedang digarap adalah milik PT Bangun Mitra Jaya. Lahan ini rencananya akan dibuat perumahan yang luasnya kira-kira 184 hektare.
"Buat perumahan, luasnya 184 hektare,"' ujar pekerja yang tidak mau namanya disebutkan.
Para pekerja yang ditemui detikcom juga tahu bahwa sekitar satu bulan lalu, KPK datang ke lokasi pembangunan. Saat itu, mereka sedang melakukan perataan tanah.
"Ada sebulan lalu KPK datang, waktu ke sini belum berdiri (bangunan), masih galian," ujar salah satunya.
Bangunan yang saat ini berdiri di lahan sitaan itu rencananya akan dibangun marketing galeri. Mereka menggambarkan bahwa perumahan ini akan dekat ke Jalan Syekh Nawawi Al Bantani.
Lokasi tanah sitaan KPK yang dikuasai PT Bangun Mitra Jaya sebetulnya juga tidak jauh dari Jalan Syekh Nawawi Al Bantani. Lokasinya bahkan berdekatan dengan Polda Banten.
Mitos di Makam Bupati Pertama Karawang
Makam Raden Adipati Singaperbangsa, Bupati Karawang pertama banyak dikunjungi oleh para peziarah. Selain itu sejumlah mitos turut mengiringi kesakralan makam tersebut.
Juru kunci makam Cahya Permana mengungkapkan banyak mitos yang berkembang di makam keramat Adipati Singaperbangsa Karawang. Beberapa mitos tersebut diakuinya lahir dan berkembang turun-temurun dari para leluhur.
"Banyak kang mitos yang berkembang di sini, dari mitos buaya bodas (putih), bunyi lesung, larangan memakai baju hitam, tidak boleh membangun rumah bertingkat, dan kisah Ayam peliharaan Bupati Singaperbangsa," katanya saat diwawancarai di Makam Keramat Adipati Singaperbangsa, Desa Manggungjaya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, belum lama ini.
Mitos ini dikatakan Cahya, berkembang berawal dari kisah para petani di sekitaran Makam keramat, yang mengakui menjadi pertanda bakal datangnya banjir besar di Karawang.
"Jadi kalau mitos buaya putih itu dikisahkan oleh petani di sekitaran Makam, katanya kalau melihat sosok buaya itu akan terjadi banjir besar di Karawang dan itu terjadi pada tahun 2018, ketika seorang petani geger melihat sosok buaya putih dan kemudian terjadi banjir," tutur Cahya.
Kemudian, Cahya mengisahkan mitos adanya bunyi Lesung sebuah alat tradisional dalam pengolahan padi atau gabah menjadi beras, terbuat dari kayu berbentuk seperti perahu berukuran kecil dengan panjang sekitar 2 meter, lebar 0,5 meter dan kedalaman sekitar 40 sentimeter.
"Jadi kalau mendengar bunyi lesung kata leluhur di sini berarti bakal ada bala bencana yang hadir, kalau saya belum pernah mendengarnya, tapi mitos itu memang masih melekat kisahnya," katanya.
Selain itu, di sini sempat leluhur dulu melarang memakai baju berwarna hitam, tapi saat ini sudah tidak digunakan lagi.
"Jadi para leluhur Singaperbangsa dulu melarang memakai baju hitam itu diambil dari kisah perseteruan antara kelompok Singaperbangsa dan Aria Wirasaba yang konon sempat berseteru saat masa kolonial Belanda karena adanya politik adu domba yang dilakukan penjajah, hingga dua kubu pejuang Karawang dari Singaperbangsa dan Aria Wirasaba berseteru karena kelompok Aria Wirasaba memakai baju hitam jadi dilarang di area ini. Tapi hal itu akhirnya luntur dan tidak dipakai lagi di sini, karena menimbulkan sentimen perpecahan," tutur Cahya.
Untuk mitos tidak boleh membangun rumah bertingkat, diakui juru kunci masih bertahan hingga saat ini, dan memiliki pesan bahwa membangun rumah tingkat menyimbolkan sebuah kesombongan.
"Kalau di sekitaran Makam terkenal dan masih melekat yakni tidak boleh bangun rumah bertingkat, kecuali pesantren, kata para orang dulu katanya mitos ini merupakan pesan yang tersirat dari Singaperbangsa kepada masyarakat agar tidak boleh sombong," katanya.
Satu lagi mitos yang berkembang adalah soal ayam jago Ciparage peliharaan dari Bupati Singaperbangsa yang sangat langka dan banyak diburu oleh pecinta tarung ayam jago, karena dinilai memiliki kekuatan saat beradu tarung.
"Dulu nama kampung yang saat ini jadi makam keramat Bupati Singaperbangsa merupakan 'Lembur Ciparage' dan Singaperbangsa memelihara ayam jago, kalau jenisnya itu seperti ayam jago jali, dan dikenal kuat dan tangguh saat beradu tarung," ujar Cahya.
Dari informasi yang didapat, kompleks Makam Keramat Raden Adipati Singaperbangsa ini masuk dalam cagar budaya Karawang, dengan luas 2 hektar lebih dengan memiliki fasilitas masjid, pendopo untuk kegiatan, lahan parkir, juga 7 makam, yakni makam utama Bupati Karawang Pertama R. Adipati Singaperbangsa, Bupati Kedua Raden Anom Wirasuta (Panatayuda 1), Bupati Ketiga Raden Jaya Negara (Panatayuda 2), Bupati Keempat Raden Marta Negara, Bupati Kelima Raden Moch Soleh, Bupati Keenam Raden A.A Singasari dan Bibi dari Adipati Raden Singaperbangsa ibu Siti Amsiyah.
Komplek makam ini dijaga oleh 3 juru kunci, selama 24 jam nonstop selama seminggu, dan pengunjung yang datang lebih banyak untuk berziarah. "Kebanyakan untuk berziarah dan tawasulan, dulu itu pengunjung bisa sampai 300 atau 400 sehari tapi saat pandemi ini sehari tidak lebih dari 10 orang, pengunjung yang datang dari berbagai daerah bahkan berbagai agama juga datang, katanya dapat pesan suruh ke makam Singaperbangsa dan berdoa," ujar Cahya.
Di akhir wawancara ia berharap masyarakat bisa menjaga semangat perjuangan Singaperbangsa melawan penjajah, dan juga melestarikan makam ini dengan tidak mengkultuskannya.
"Saya berharap semangat Singaperbangsa ini bisa menjadi nilai inspirasi bagi masyarakat, dan menjaga kelestarian makamnya tanpa mengkultuskannya untuk mencari wangsit untuk mencari kekayaan, dan hal lainnya yang menimbulkan kemusyrikan," kata Cahya.
Harga Anjlok, Telur di Tasikmalaya Dibagikan
Harga telur ayam di Kabupaten Tasikmalaya anjlok. Kondisi itu dikeluhkan oleh para peternak. Salah satu peternak bahkan rela membagikan 2,5 ton telur ayam secara gratis kepada warga.
Para peternak mendatangi beberapa lokasi untuk membagikan telur secara gratis. Mulai dari kawasan perempatan Muktamar Cipasung dan Bojongkoneng.
Kedatangan peternak langsung diserbu warga. Warga rela antre demi mendapat satu kilogram telur ayam secara gratis. Banyaknya warga yang antre membuat petugas keamanan turun tangan. Mereka kewalahan atur warga yang abai protokol kesehatan tanpa masker dan jaga jarak.
"Saya antre pak dapat telur, buat masak. Enggak tahu kalau telur murah. Ah ada ini saya sambil antre. Anak saya juga ikut antre dapat juga," kata Gisel, salah seorang warga.
Senada dengan Gisel, Rara juga rela antre bersama anaknya demi mendapat telur ayam gratis. "Saya mah masih mahal harga telur ayam sekarang teh. Walau buat peternak murah dan rugi," ucap Rara.
Peternak ayam Endang Abdul Malik atau yang dikenal Endang Juta mengaku bagikan telur ayam untuk bantu masyarakat di tengah pandemi. Apalagi, harga telur ayam tengah anjlok hingga membuatnya merugi.
"Harga telur hancur per kilo Rp 15 ribu, sementara biaya produksi bisa lebih Rp 19 ribu. Maka kami berinisiatif sedekahkan telur ayam kepada masyarakat yang membutuhkan, sebagai tolak bala wabah di masa pandemi COVID-19. Saya kalau bisnis sama manusia hitungan matematikanya enggak nyampai untuk saat ini. Saya bisnis sama Allah saja dengan berbagi," ungkap Endang Juta di lokasi.
Dia menyatakan membagikan telur ayam di beberapa titik di wilayah Kecamatan Singaparna. Seperti di Muktamar dan Bojongkoneng, Singaparna, sebanyak dua setengah ton.
"Rencananya kita seminggu sekali akan membagikan telur ayam di tempat berbeda-beda. Bantuan sosial ini murni dari kami perusahaan CV Putra Mandiri membantu orang yang membutuhkan," ucap dia.
Bantuan sosial ini, tambah dia, mendapatkan antusias yang cukup banyak dari masyarakat. Mudah-mudahan bisa membantu dan meringankan masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 dan masyarakat yang susah mendapatkan telur.
"Kita akan terus melakukan bakti sosial. Seminggu sekali rencana membagikan telur kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19, yang membutuhkan. Sejak awal anjlok sudah ratusan ton saya bagikan," ujarnya.
Respons Kepala Daerah soal Wacana Provinsi Cirebon Raya
Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Cirebon Raya (KP3C) mendeklarasikan wacana pembentukan Provinsi Cirebon Raya. Sejumlah kepala daerah di area Cirebon Raya merespons wacana tersebut.
Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis mengaku tak tertarik dengan wacana tersebut. Azis mengatakan pemekaran provinsi baru membutuhkan tenaga dan biaya tak sedikit. Azis lebih tertarik untuk tetap fokus menyelamatkan dan melindungi masyarakat di tengah pandemi COVID-19, ketimbang memekarkan provinsi baru.
"Kondisi pandemi belum berakhir. Masih banyak pekerjaan yang jauh lebih penting daripada memekarkan sebuah provinsi. Penanggulangan COVID-19 itu membutuhkan biaya yang cukup banyak," kata Azis kepada awak media di DPRD Kota Cirebon, Selasa (28/9/2021).
"Pemekaran itu membutuhkan biaya yang banyak dari provinsi dan pusat. Jangan dipaksakan. Saat ini kita sedang menjalankan tugas untuk melindungi rakyat," kata Azis menambahkan.
Azis mengatakan saat ini tengah fokus memberikan kontribusi bagi Jawa Barat bersama daerah lainnya. "Saya tidak tertarik untuk membahas pembentukan provinsi baru," kata Azis.
Azis menceritakan perjalanan KP3C dalam mewacanakan Provinsi Cirebon. Azis sempat membubuhkan tanda tangan saat menjadi Ketua DPRD Kota Cirebon. Azis mengaku saat itu DPRD menyetujui wacana tersebut.
"Sekarang berkembang dan pemikiran berubah. Sekarang memang sempat ada yang komunikasi ke saya, dua orang perwakilan (KP3C). Dan, saya tegas menolak membahas provinsi baru," kata Azis.
Azis mengaku hingga saat ini tak pernah memberikan restunya sebagai kepala daerah untuk membantu pembentukan Provinsi Cirebon Raya. "Saya tidak pernah mengizinkan nama saya untuk masuk dalam pembentukan provinsi baru," ucap Azis.
Sementara itu, Bupati Cirebon Imron juga mengaku belum memberikan restunya. Sebab, Imron belum mengetahui secara pasti tujuan dan paparan soal potensi Provinsi Cirebon Raya secara utuh.
"Jangan sampai pemekaran ini tidak ada tujuan. Memekarkan tapi potensi dan pengeluarannya tak seimbang. Jangan sampai," kata Imron.
"Belum, belum pernah memberikan SK atau persetujuan apapun," kata Imron menambahkan.
Imron menyebutkan pembentukan provinsi baru sejatinya didasarkan pada kepentingan rakyat. Sehingga perlu adanya kajian yang utuh.
"Saya lihat kajiannya dulu. Intinya dilihat dulu, lebih besar untuk kemaslahatan umat atau politiknya," ujar Imron.
Bupati Majalengka Karna Sobahi mengaku tidak tertarik dengan adanya rencana pembentukan Provinsi Cirebon Raya. Menurutnya yang terpenting saat ini adalah bagaimana menangani COVID-19 dan melanjutkan pembangunan.
"Jadi begini ya saya belum tertarik ya berbicara Provinsi Cirebon kemudian kami masih konsentrasi mengurus COVID-19 dan pembangunan di Majalengka," ucap Karna saat diwawancarai di Gedung Islamic Center Majalengka, Selasa (28/9/2021).
Bahkan, kata Karna, sejak awal munculnya isu pembentukan Provinsi Cirebon Raya, dirinya baik secara pribadi maupun bupati sama sekali tidak pernah ikut pembahasan.
"Sejak awal pembahasan isu Provinsi Cirebon, kami tidak pernah ikut-ikutan sih, karena tidak tertarik saya baik secara pribadi maupun bupati," tegasnya.
Bahkan kalaupun Majalengka mendukung rencana pembentukan Provinsi Cirebon Raya, Karna yakin 100 persen Pemerintah Jawa Barat tidak akan melepas Majalengka gabung ke Provinsi Cirebon Raya.
"Kalaupun mendukung, Jawa Barat tidak akan melepas Majalengka, yakin saya. Jawa Barat tidak akan melepaskan Majalengka, karena apa, karena ada BIJB," ujarnya.
Sebelumnya Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Cirebon Raya (KP3C) telah menggelar deklarasi pembentukan calon otonomi daerah baru (CODB) Provinsi Cirebon Raya.
Rencana pembentukan Provinsi Cirebon Raya yang di dalamnya meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan dianggap perlu dilakukan karena daerah yang dikenal dengan sebutan Ciayumajakuning ini sudah layak untuk mandiri dan menjadi DOB.
"Kalau ini merugikan, ya harus dibuktikan dengan kajian akademis. Kami membuktikan bahwa sudah layak mandiri. Potensi sumber daya alam dan manusianya sangat luar biasa," kata Ketua Umum KP3C Kurniawan Bahtiar usai deklarasi di salah satu hotel di Kota Cirebon, Jawa Barat, Senin (27/9/2021).
Pensiunan PT KAI Demo Tuntut Tunjangan BPJS Dibayar
Puluhan orang yang tergabung dalam Perkumpulan Persaudaraan Pensiunan KAI menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pusat PT KAI di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Bandung. Mereka menuntut pihak manajemen membayarkan hak tunjangan kesehatan, hari raya dan gaji ke-13.
Ketua Perkumpulan Persaudaraan Pensiunan PT KAI eks Perum Agus Dwi Wuryanto mengatakan ketiga tunjangan itu rutin dibayarkan oleh manajemen PT KAI kepada seluruh pensiunan. Tetapi, memasuki tahun 2020 tunjangan-tunjangan itu tak kunjung diberikan.
"Tunjangan kesehatan tidak dibayarkan sejak dua tahun lalu, termasuk gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya," kata Agus di sela aksi, Selasa (28/9/2021).
"Hari ini kita lakukan aksi perlawanan karena kesehatan anggota dan pensiunan, 3.000 orang, belum juga dibayarkan. Dan teman-teman tidak mendapatkan tunjangan. Padahal berdasarkan perjanjian kerja bersama, menulis kewajiban untuk kesehatan diselenggarakan pusat," ujar Agus yang kini bekerja sebagai advokat itu.
Menurut Agus karena tunjangan BPJS Kesehatan tak lagi dibayarkan, otomatis para pensiunan ini harus membiayai kesehatannya sendiri. "Padahal semua sesuai amanat yang telah disepakati di dalam Perjanjian Kerja Bersama dan juga diatur dalam pasal 87 UU 19 Tahun 2003, tentang BUMN," ucapnya.
Agus mengaku pihaknya sempat melakukan mediasi bersama dengan Direktur SDM PT KAI tetapi hasilnya buntu. "Ada hal yang membuat kami sakit hati, karena efisiensi karena perintah Menteri BUMN Erick Thohir, padahal kantornya dimewah-mewahkan hingga memakan Rp 5 miliar, kami (tunjangan para pensiunan) Rp 1,5 M saja tidak bisa karena alasannya efisiensi," ujar Agus.
"Teman-teman kami yang sakit stroke dan lain sebagainya harus berobat sendiri, padahal kewajiban negara berdasarkan UU harus membayar," katanya.
Pihaknya pun mengancam bila tuntutan ini tak digubris, kemungkinan perkumpulan akan menggelar aksi dengan jumlah peserta aksi yang lebih banyak. "Ini pintu masuk untuk mengetuk hati PT KAI ini," ujarnya.
PT Kereta Api Indonesia (KAI) menegaskan telah memberikan hak kepada para pensiunan karyawannya sesuai dengan aturan yang berlaku.
VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan pihaknya menyayangkan adanya kegiatan unjuk rasa tersebut karena sebelumnya jajaran KAI sudah bertemu dengan pihak P2KA untuk membuka ruang diskusi. "KAI sudah menawarkan membentuk tim bersama dengan pihak P2KA untuk membahas berbagai harapan yang disampaikan dan mencari win-win solution. Tapi hal tersebut ditolak oleh pihak P2KA," ujar Joni dalam keterangan yang diterima detikcom, Selasa (28/9/2021).
