Menilik Saat Tasikmalaya Jadi Ibu Kota Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat akan berulang tahun ke-78 pada 19 Agustus 2023. Pembentukan provinsi masyarakat suku Sunda ini hanya selang dua hari setelah proklamasi kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945.

Penentuan hari lahir Provinsi Jawa Barat ini merujuk pada hasil dan pelaksanaan sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), yang mengumumkan Jawa Barat menjadi salah satu dari 8 provinsi di Indonesia.

Dalam perjalanannya, kemerdekaan Indonesia dan pembentukan Provinsi Jawa Barat itu ternyata melalui dinamika yang berliku, menyusul adanya agresi Belanda yang berniat kembali menjajah Indonesia.

Tasikmalaya sebagai daerah di Priangan Timur, menjadi bagian saksi sejarah dari liku perjuangan di masa itu. Tasikmalaya sempat menjadi ibu kota pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Roda pemerintahan Provinsi Jawa Barat selama beberapa bulan dijalankan oleh Gubernur sambil bergerilya atau berpindah-pindah di wilayah pinggiran Tasikmalaya.

Sementara kawasan kota Tasikmalaya digempur habis-habisan oleh Belanda. Satu moment pertempuran paling epik adalah penghadangan konvoi pasukan Belanda di jembatan Citanduy, perbatasan Ciamis - Tasikmalaya.

Meski pun pada akhirnya Mas Sewaka, Gubernur Jawa Barat pada saat itu dapat ditangkap Belanda, dan wilayah Tasikmalaya jatuh ke tangan Belanda, tapi kegigihan tentara Siliwangi dan masyarakat Tasikmalaya pada saat itu telah sukses menanamkan nilai-nilai patriotisme.

Pemindahan ibu kota provinsi Jawa Barat ke Tasikmalaya merupakan buntut dari peristiwa monumental Bandung Lautan Api pada 23 Maret 1946. Sehingga pemindahan ibu kota provinsi Jawa Barat lebih dimaknai kepada upaya penyelamatan eksistensi pemerintahan akibat keadaan darurat.

Sebagaimana diketahui penjajah Belanda atau NICA pada saat itu meminta pemerintah Indonesia untuk mengosongkan Bandung karena mereka berniat bercokol kembali. Para pejuang yang tak sudi menerima kedatangan Belanda memilih membumihanguskan Bandung dan mengungsi. Pada momentum ini pemerintah Jawa Barat dipimpin oleh Gubernur Datuk Djamin.

Akibat Bandung dalam kondisi tidak baik, roda pemerintahan provinsi Jawa Barat dijalankan dari Tasikmalaya. "Pada Juni 1946, jabatan Gubernur Jawa Barat beralih dari Datuk Djamin kepada Murjani," kata Agung Ilham Setiadi, penulis buku "Bergerilya Bersama Sewaka, Mengenang Jejak Sang Penyelamat Jawa Barat", Sabtu (12/8/2023).

Pria yang akrab disapa Ais ini mengatakan beberapa alasan Tasikmalaya yang dipilih menjadi pusat pemerintahan karena kondisi Tasikmalaya saat itu dianggap mendukung.

Di Tasikmalaya terdapat stasiun kereta api dan dekat ke Jogjakarta, yang pada saat itu menjadi ibu kota negara. Tasikmalaya juga memiliki kondisi geografis berupa perbukitan dan pegunungan sehingga mendukung taktik gerilya.

"Kondisi Tasikmalaya mendukung karena fasilitas lengkap dan kondisi alamnya mendukung, kemudian militansi masyarakatnya pun tinggi untuk mempertahankan kemerdekaan," kata Ais.

Selanjutnya pada 1 April 1947 jabatan Gubernur Jawa Barat berganti kembali dari Murjani kepada Sewaka. "Sewaka ini sebelumnya ditugaskan Presiden Soekarno membantu Murjani, pada 1 April 1947, Sewaka diangkat menjadi Gubernur Jawa Barat," kata Ais.

Pada saat itu situasi semakin tak menentu, Tasikmalaya pun jadi salah satu target agresi Belanda, karena di wilayah ini pergerakan pasukan Siliwangi dan elemen lainnya cukup kuat.

"Dari sinilah penyelamatan pemerintahan provinsi Jawa Barat dilakukan, Gubernur Sewaka bergerilya menyelamatkan Jawa Barat," kata Ais.

Berdasarkan penelusurannya, Sewaka menempati sebuah rumah di Lebaksiuh, sebuah kampung di wilayah Kecamatan Culamega Kabupaten Tasikmalaya. "Di Lebaksiuh sekitar 7 bulan, lalu pindah ke wilayah Cipatujah," kata Ais.

Kemudian pindah lagi ke daerah Tawangbanteng di Kecamatan Sukaratu yang merupakan wilayah kaki Gunung Galunggung. "Pada Maret 1948, Gubernur Sewaka akhirnya tertangkap Belanda dan dipenjara," kata Ais.

Pemerintahan Jawa Barat sendiri saat itu tak menentu karena dinamika politik nasional ketika itu menuntun pada kemunculan Republik Indonesia Serikat (RIS). Jawa Barat sendiri menjadi Negara Pasundan yang menjadi bagian dari RIS.

"Ya memang, karena saat itu di Priangan Timur situasinya tak menentu. Ada 3 kekuatan besar, yaitu pemerintahan Soekarno, Belanda atau NICA serta Darul Islam (DI/TII)," kata Ais.

Pada tahap ini Ais mengatakan menjadi bagian sejarah yang tak jarang menimbulkan pro kontra. "Tapi poin saya, bahwa di tengah kekalutan itu, Gubernur Sewaka telah berusaha mempertahankan Provinsi Jawa Barat dengan cara bergerilya serta tetap setia kepada republik," kata Ais.

Ais juga berharap perjuangan Gubernur Sewaka dan Tasikmalaya sebagai daerah yang pernah menjadi ibu kota Provinsi Jawa Barat, dapat dijadikan bahan edukasi untuk memperkaya sejarah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dia mengaku miris ketika infografis yang disajikan oleh website resmi Pemprov Jawa Barat dalam penyampaian sejarah pemerintah Jawa Barat tidak memperhatikan momentum bersejarah itu.

"Cek saja sejarah provinsi Jawa Barat di mesin pencari, di website resmi Pemprov Jawa Barat tertulis 19 Agustus 1945 jadi momen hari jadi, lalu disebutkan 27 Agustus 1945 jadi Negara Pasundan yang bergabung ke RIS. Lalu perjuangan Gubernur-Gubernur para pendahulu kita dimana?," kata Ais.*