.webp)
Koperasi Merah Putih di Kota Bandung telah mencatat transaksi hingga Rp 3,3 miliar pada 2026. Capaian tersebut berasal dari 290 ribu transaksi di 63 dari 151 koperasi di Kota Bandung.
Berdasarkan data yang dikutip detikJabar dari Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putin (Simkopdes), hingga Selasa (27/10/2026), Koperasi Merah Putih di Kota Bandung tercatat memiliki aset Rp 1,2 miliar dengan rincian simpanan pokok Rp 61,8 juta dan simpanan wajib Rp 59,6 juta. Penjualan beras medium SPHP 5 Kg mencatatkan transaksi paling tinggi dengan Rp 3,06 miliar, disusul Minyak Kita 1 liter Rp 103,7 juta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Koperasi Merah Putih di Kecamatan Bojongloa Kaler mencatat transaksi paling tinggi dengan Rp 643,5 juta. Kemudian Kecamatan Mandaladjati dengan Rp 389,1 juta, Ujungberung Rp 248,4 juta dan Panyileukan dengan Rp 201,6 juta.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung Budhi Rukmana mengatakan, dari 151 Koperasi Merah Putih, baru 63 unit yang telah beroperasi. Sebanyak 117 koperasi di antaranya telah melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT), dengan transaksi bisnis yang beragam.
"Bisnisnya itu ada yang sembako, ada yang dengan kerjasama dengan MBG, bahkan Insyaallah di awal November Koperasi Merah Putih kerja sama dengan eh dealer-dealer mobil listrik, motor listrik. Jadi nanti bisnisnya tidak hanya sembako, tapi juga dengan mobil dan motor listrik," katanya, Selasa (27/10/2026).
Menurut Budhi, dari 63 Koperasi Merah Putih yang sudah buka operasional, 8 di antaranya dibangun oleh Agrinas. Sedangkan sisanya, menggunakan kantor kelurahan, LPM, hingga di rumah ketua koperasi.
"Jadi saat ini yang tercatat sampai per Agustus ya, jumlah anggota KKMP yang sudah tergabung 7.412. Kemudian aset yang sudah tercatat ada 1,2 miliar dan sudah mencatatkan SHU baru Rp 25.512.955. Jadi artinya eh KKMP Kota Bandung sudah berjalan operasional. Cuman memang belum besar," ungkapnya.
Sementara itu, Budhi mengungkap kendala Koperasi Merah Putih lain yang belum beroperasi. Ketersediaan lahan jadi kendala sehingga koperasi belum sepenuhnya bisa berjalan.
"Kendalanya banyak, pertama lahan. Kemudian ada kendala SDM juga, ada kendala yang terakhir itu modal," pungkasnya.
(ral/sud)
