.webp)
Pemerintah Malaysia makin percaya diri. Negeri Jiran tersebut mengklaim posisinya kini tinggal selangkah lagi untuk menyandang status sebagai negara berpendapatan tinggi atau negara maju versi Bank Dunia. Saat ini, pendapatan nasional Malaysia tercatat hanya terpaut 7,1% dari ambang batas yang telah ditetapkan.
Melansir laporan Bernama, Rabu (29/7/2026), Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir mengungkapkan bahwa capaian impresif ini disokong oleh pertumbuhan ekonomi yang melesat hingga 5,8% pada kuartal II 2026. Hebatnya lagi, di tengah pertumbuhan tersebut, inflasi Malaysia tetap terjaga di level 1,9% dengan angka pengangguran yang rendah di angka 3%.
Akmal menegaskan bahwa momentum positif ini akan terus dijaga. Fokus pemerintah ke depan adalah meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja yang lebih berkualitas, serta mendongkrak pendapatan masyarakat secara merata.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Angka-angka ini menggembirakan, tetapi melampaui ambang batas itu bukanlah tujuan akhir. Yang penting adalah apakah pertumbuhan menghasilkan upah yang lebih baik, lebih banyak pekerjaan berkualitas, dan daya beli yang lebih kuat bagi masyarakat Malaysia," tegasnya saat berpidato dalam peluncuran Survei Ekonomi OECD: Malaysia 2026.
Menilik data pemerintah, Pendapatan Nasional Bruto (Gross National Income/GNI) per kapita Malaysia pada 2025 telah menyentuh angka RM 57.200 atau setara US$ 13.351. Meski menunjukkan tren positif, angka ini memang masih berada sedikit di bawah ambang batas negara berpendapatan tinggi yang dipatok Bank Dunia sebesar US$ 14.375.
Untuk mengejar target tersebut, pemerintah Malaysia mematok target pertumbuhan tahunan di angka 4 hingga 5% untuk tahun 2026. Mesin pertumbuhan ini akan digerakkan oleh permintaan domestik, investasi swasta, ekspor, hingga sektor teknologi tinggi seperti semikonduktor dan pusat data (data center).
Namun, di balik optimisme tersebut, Akmal tak menampik adanya tantangan struktural. Berdasarkan Survei Ekonomi OECD: Malaysia 2026, masih ditemukan fenomena skills mismatch. Tercatat sebanyak 35,6% pekerja berpendidikan tinggi di Malaysia justru bekerja di sektor yang tidak sesuai dengan tingkat keahlian mereka.
Guna mengatasi masalah ini, pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah ke-13 (13MP) akan memperkuat penyelarasan kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri. Langkah konkretnya meliputi perluasan pendidikan kejuruan (TVET), program Akademi di Industri (AII), hingga peningkatan keterampilan di bidang kecerdasan buatan (AI) dan ekonomi digital.
"Ketika 35,6% pekerja berpendidikan tinggi tetap berada di pekerjaan di bawah tingkat keahlian mereka, kita tidak dapat mengukur keberhasilan hanya dengan jumlah lulusan saja. Pendidikan dan pelatihan harus mengarah pada pekerjaan bernilai tinggi, produktivitas yang lebih kuat, dan upah yang mencerminkan keterampilan pekerja," pungkasnya.
Artikel ini sudah tayang di detikFinance, baca selengkapnya di sini.
Simak Video "Video JK dan Anaknya Temui Prabowo Bicara Investasi Energi Rp 70 Triliun"
[Gambas:Video 20detik] (mso/mso)
