.webp)
Wacana reaktivasi Bandara Husein Sastranegara kembali menguat menyusul arahan langsung Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengoptimalkan sejumlah bandara di Indonesia.
Merespons instruksi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai mematangkan langkah teknis agar bandara yang berada di jantung Kota Bandung itu kembali melayani penerbangan komersial.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan, koordinasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah dilakukan. Saat ini, pembahasan lebih lanjut tinggal menunggu pertemuan teknis yang dijadwalkan berlangsung pada pertengahan Juni 2026 mendatang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Dedi, salah satu poin krusial yang harus dipersiapkan sebelum Bandara Husein kembali beroperasi penuh adalah penataan kawasan sekitar, terutama menyangkut manajemen lalu lintas.
"Reaktivasi sudah kita komunikasikan dengan Kementerian Perhubungan, kita tinggal melakukan langkah penataan termasuk mengatur alur lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan baru," kata Dedi di Bandung, Selasa (2/6/2026).
Ia menjelaskan, pembicaraan lebih rinci dengan pemerintah pusat akan segera digelar guna menentukan arah kebijakan strategis terkait reaktivasi Bandara Husein Sastranegara.
"Saya sudah komunikasi dengan Menhub, mungkin di pertengahan Juni kita akan bahas teknis," ujarnya.
Kembalinya status komersial Bandara Husein tentu memicu tanda tanya besar mengenai nasib Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kabupaten Majalengka.
Sejak mayoritas penerbangan jet dipindahkan ke Kertajati pada 2023, bandara tersebut diproyeksikan menjadi gerbang utama transportasi udara Jawa Barat. Namun hingga kini, aktivitas penerbangan komersial di Kertajati dinilai belum mampu tumbuh sesuai ekspektasi.
Dedi pun memberi sinyal bahwa apabila Bandara Husein benar-benar diaktifkan kembali untuk penerbangan komersial, maka fungsi Kertajati kemungkinan besar akan berubah total.
"Ya Kertajati mungkin tidak diaktifkan lagi untuk bandara komersial. Makanya kita nanti tunggu hasil pembicaraan dengan Kementerian Perhubungan di pertengahan Juni," tegasnya.
(bba/sud)
