Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) diprediksi akan melanjutkan tren pelemahan. Kondisi tersebut menyebabkan mata uang Garuda berpotensi terdepresiasi hingga melampaui angka Rp 18.000 per dolar AS pada pekan depan.
"Untuk harga rupiah dalam minggu ini kalau tidak kena minggu depan ya itu Rp 18.000 sudah di depan mata. Karena saya melihat kalau Rp 18.000 ini tembus, kemungkinan besar ya ini akan menuju di Rp 18.200," kata analis komoditas dan mata uang, Ibrahim Assuaibi kepada detikcom, Jumat (29/5/2026).
Menurut Ibrahim, pelemahan rupiah tidak hanya dipicu oleh faktor teknis maupun kebijakan moneter Bank Indonesia (BI), tetapi juga disebabkan oleh persoalan struktural pada perekonomian nasional. Salah satu poin yang ia soroti adalah defisit neraca transaksi berjalan yang masih memiliki ketergantungan tinggi pada impor energi, khususnya minyak mentah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Di APBN itu (harga minyak) US$ 70 per barrel, rupiahnya di 16.500. Tetapi sekarang rupiahnya sudah di angka anggap saja Rp 17.900, kemudian minyak mentahnya bukan di US$ 70 tapi di atas US$ 90. Pemerintah harus mengeluarkan dolar yang cukup besar. Sedangkan impor minyak mentah ini 85% itu larinya subsidi. Nah sehingga apa? Ini beban, tekanan bagi pemerintah untuk menutupi defisit ini," tutur Ibrahim.
Selain itu, dari sektor pasar modal, sejumlah perusahaan asing di Indonesia perlu melakukan pembagian dividen atau bagi hasil keuntungan kepada para pemegang saham. Fenomena ini meningkatkan permintaan dolar AS di dalam negeri, yang kemudian memberikan tekanan tambahan terhadap nilai tukar rupiah.
"Sudah kita kekurangan dolar, kemudian beban dividen yang harus dibagikan terhadap para investor, terutama investor asing di perusahaan-perusahaan yang listing di bursa, di pasar modal. Nah ini membuat satu kegaduhan tersendiri," ucap Ibrahim.
Sementara itu, pada pasar logam mulia, Ibrahim menyebutkan bahwa harga emas dunia masih bergerak fluktuatif di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Di sisi lain, penguatan nilai dolar AS terhadap rupiah mendorong investor untuk mengalihkan aset mereka dari emas ke dolar AS guna memanfaatkan momentum pelemahan mata uang Garuda tersebut.
"Dana yang tadinya mereka investasikan di logam mulia, di emas digital, mereka pindahkan. Kenapa? Momentum untuk mendapatkan keuntungan secara jangka pendek itu ada di indeks dolar, bukan di logam mulia," ujarnya.
Kebijakan ekspor satu pintu melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru, Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), dinilai memicu keraguan investor asing terhadap kepastian regulasi di Indonesia. Kondisi ini pada akhirnya mendorong para investor untuk mengalihkan investasi mereka ke negara lain.
"Ekspor satu pintu melalui DSI ini membuat kegaduhan. Memang secara jangka panjang bagus, karena pemerintahan di luar negeri pun sama, di Eropa juga sama seperti itu. Tapi karena dalam kondisi yang tidak baik-baik saja saat ini ekonomi, ini membuat kegaduhan tersendiri," jelas Ibrahim.
"Pemerintah benar bahwa dengan satu pintu ini kemungkinan besar tidak akan ada kebocoran untuk ekspor ilegal. Karena selalu tidak sesuai secara kertas dan secara teknis itu berbeda. Tetapi ini pun juga menjadi beban tersendiri, terutama bagi perusahaan-perusahaan tambang yang sudah melakukan kontrak kerja jangka pendek maupun jangka menengah, jangka panjang dengan perusahaan-perusahaan di luar negeri," sambungnya.
Senada dengan Ibrahim, Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira memprediksi nilai tukar rupiah akan terus mengalami depresiasi. Oleh karena itu, terdapat potensi penguatan nilai dolar AS yang signifikan hingga menembus level Rp 18.000.
Bhima menggarisbawahi bahwa apabila nilai tukar rupiah telah melampaui ambang Rp 18.000 per dolar AS, maka pelemahan diperkirakan akan terus berlanjut hingga mencapai level Rp 19.000 per dolar AS.
"Jadi bahkan bukan Rp 18.000, tapi level psikologis setelah Rp 18.000 ke Rp 19.000, pelemahannya akan jauh lebih cepat karena batas psikologisnya memang sudah menembus," tuturnya.
Lebih lanjut, ia berpendapat bahwa pelemahan nilai tukar rupiah ini banyak didorong oleh sentimen negatif investor, khususnya investor asing, terhadap kebijakan pemerintah saat ini. Salah satunya berkaitan dengan rencana implementasi ekspor satu pintu melalui Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Menurut Bhima, langkah tersebut sejatinya bertujuan baik untuk menekan praktik transfer pricing* dan *under invoicing. Namun, kebijakan ini diluncurkan secara tergesa-gesa sehingga memunculkan persepsi bahwa pemerintah Indonesia cenderung mengambil keputusan drastis yang menciptakan ketidakpastian hukum.
"Ini perubahannya terjadi begitu cepat, diumumkan begitu cepat. Sebelumnya bahkan belum ada sosialisasi ataupun pembahasan misalnya dengan para pelaku usaha. Sehingga ini juga menurunkan minat berinvestasi di Indonesia," jelasnya.
Pada saat yang sama, Bhima menilai pelaku pasar masih mencermati kondisi fiskal domestik serta efektivitas sejumlah program pemerintah. Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi persepsi investor terhadap stabilitas ekonomi nasional.
"Ada kekhawatiran defisit APBN-nya masih akan terus melebar karena ada beban biaya subsidi energi, dan juga ada beban dari program-program populis atau program mercusuar Prabowo seperti MBG, Kopdes Merah Putih yang efek ekonominya masih diragukan tapi anggarannya cukup besar," papar Bhima.
Artikel ini sudah tayang di detikFinance, baca selengkapnya di sini.
Simak Video "Video: Gubernur BI Siapkan 7 Jurus Agar Rupiah Menguat"
[Gambas:Video 20detik]
(mso/mso)
