.webp)
Program diskon Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 10 persen yang digulirkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat selama momen Lebaran 2026 telah berakhir. Dengan durasi yang singkat itu, program tersebut mencatat hasil positif baik dari sisi partisipasi masyarakat maupun peningkatan pendapatan daerah.
Selama periode 18 hingga 24 Maret 2026, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat berhasil menghimpun penerimaan hampir Rp1,3 miliar. Angka ini menjadi sinyal kuat bahwa insentif kecil di waktu yang tepat mampu mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menyebut antusiasme masyarakat jauh melampaui ekspektasi. Program yang semula ditujukan sebagai stimulus sekaligus keringanan di tengah suasana Lebaran, justru berbuah lonjakan penerimaan yang signifikan.
"Animonya luar biasa, program diskon 10 persen untuk pajak kendaraan bermotor berakhir cuti lebaran kemarin. Jadi hari ini sudah kembali normal," ujar Herman dalam keterangannya, Sabtu (28/3/2026).
Ia menambahkan, berdasarkan laporan dari Kepala Bapenda, kebijakan diskon tersebut mampu mendongkrak pendapatan hingga tiga kali lipat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
"300 persen lebih baik ya pendapatan daerah dengan adanya kebijakan 10 persen diskon, dibanding tahun yang lalu. Sekarang pada saat cuti lebaran itu realisasinya kurang lebih Rp1,3 miliar," katanya.
Hal itu juga respons dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Ia mengaku terkesan dengan kesadaran warga yang tetap menyempatkan diri membayar pajak, bahkan di tengah suasana libur Lebaran.
"Warga Jabar istimewa sekali ini. Di saat lebaran masih bayar pajak kendaraan bermotor," ujar Dedi.
Menurutnya, lonjakan penerimaan ini tak lepas dari kemudahan akses layanan digital, seperti e-Samsat melalui aplikasi Sambara dan Signal Samsat Digital Nasional, yang memungkinkan masyarakat membayar pajak tanpa harus datang langsung.
Jika dibandingkan tahun sebelumnya, peningkatan tersebut terasa signifikan. Dari yang hanya sekitar Rp400 juta, kini melonjak mendekati Rp1,3 miliar. Bagi Dedi, angka itu bukan sekadar statistik, melainkan cerminan kesadaran kolektif masyarakat.
Lebih jauh, ia memastikan bahwa pendapatan daerah itu akan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, mulai dari perbaikan jalan, saluran air, hingga penerangan jalan di berbagai wilayah Jawa Barat.
"Ini tandanya warga Jabar cinta banget sama jalan yang mulus," katanya.
(bba/orb)
