Polda Metro Jaya berhasil menangkap DS alias D anggota ormas yang mengaku sebagai jagoan Cikiwul yang memalak perusahaan di Kota Bekasi. Pemalakan itu dilakukan atas dalih diduga meminta THR Lebaran ke perusahaan tersebut.
Langkah itu diapresiasi Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya. Selain ke pihak kepolisian, Bima juga dorong pemerintah daerah untuk tegas kepada ormas yang membuat resah.
"Kami mendorong agar teman-teman aparatur di daerah masing-masing Forkopimda bersikap tegas. Warga silakan melaporkan apabila ada pungutan-pungutan liar. Jangan mengganggu kekhusyukan ibadah Ramadan. Jangan melakukan hal-hal yang mengoyak kebersamaan. Jadi semua kita letakkan dalam koridor hukum," kata Bima di Bandung, Sabtu (22/3/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bima juga mengapresiasi langkah Pemkab Garut yang melakukan pemanggilan terhadap kelompok ormas yang melakukan sweeping terhadap warung yang beroperasi di siang hari. "Kami apresiasi misalnya pemerintah Kabupaten Garut yang bersikap tegas terhadap ormas-ormas yang melakukan sweeping. Sweeping itu bukan tugas ormas. Menegakkan ketertiban perda adalah tanggung jawab pemerintah daerah dengan Pol PP-nya. Jadi semua letakan dalam koridor hukum," ungkapnya.
"Dan kami apresiasi para kepala daerah yang bersikap tegas untuk memastikan ormas-ormas ini tidak offside. Tidak mengambil langkah-langkah yang bisa merusak kebersamaan dan melanggar ketertiban," tambahnya.
Tak hanya kejadian itu, Bima Arya juga soroti kejadian ulah ormas lainnya yang sempat viral di media sosial (medsos). Kemendagri juga akan melakukan pendataan ulang ormas-ormas yang ada di Indonesia. Seperti diketahui banyak masyarakat yang mengeluhkan dengan kemunculan banyak ormas.
"Ini PR kita bersama jangka panjang, pendataan pembinaan ormas ini penting sekali, penting sekali kami akui ini hal yang harus dibenahi bersama memang biasanya mencuat ketika Ramadan menjelang Lebaran karena ada kebutuhan-kebutuhan, ya ada dinamika di lapangan begitu ya tapi kan seharusnya Ramadan ini tidak terjebak oleh kebutuhan materi tadi," jelasnya.
Tak hanya Kemendagri saja, Bima Arya juga menyebut akan menggandeng kepala daerah untuk melakukan pembinaan terhadap ormas yang ada di wilayahnya. "Ini menjadi bahan dari Kementerian Negeri untuk bersama-sama pemerintah daerah, satu kita menguatkan regulasi, bisa Permendagri, dan yang kedua kita membangun komunikasi dengan teman-teman kepala daerah untuk langkah-langkah mitigasi dan pembinaan terutama, pembinaan terhadap ormas-ormas," tutupnya.
Bima tidak ingi ormas-ormas ini menjadi preman, dia ingin ormas-ormas ini dapat diberdayakan. "Di beberapa daerah ormas-ormas itu diberdayakan secara ekonomi itu baik. Saya yakin Pak Wali Kota Bandung juga punya pengalaman membangun kolaborasi, membina bobotoh. Bobotoh ini kan juga memiliki dinamika tersendiri bagaimana membangun kebersamaan bobotoh. Saya yakin dengan modal Pak Wali itu bisa juga membangun kebersamaan di Kota Bandung bersama ormas-ormas," terangnya.
Saat ditanya mengenai pembekuan ormas yang melawan hukum hingga menimbulkan korban jiwa, Bima Arya mengaku akan meninjau dahulu. "Ya kita lihat itu, kalau memang terdaftar ya itu pasti kita bisa berikan sanksi sesuai dengan aturan yang ada di perundang-undangan begitu ya. Nah tapi begini, membekukan itu bukan satu-satunya cara, yang perlu adalah pembinaan. Kalau dibekukan kemudian mereka bagaimana dibinanya? Jadi menurut kami penting kita berbicara bukan hanya penegakan hukum, tapi diiringi juga pembinaan. Jadi kepala daerah harus sabar lah, harus sabar membina komunikasi, membina dengan semua," tuturnya.
"Karena intinya kan ada persoalan banyak ya, termasuk persoalan ekonomi di sini. Jadi teman-teman ormas itu kalau bisa dilibatkan dalam macam-macam kegiatan perekonomian pembangunan harusnya bisa luar biasa dan di pusat sudah ada berbagai macam instrumen untuk melakukan pembinaan itu, pendampingan itu," pungkasnya.
(wip/sud)