.webp)
Harga cabai rawit di Kota Sukabumi terus bertahan tinggi di angka Rp100 ribu per kilogram. Pada akhir tahun 2024 lalu, harga cabai masih di kisaran Rp40 ribu sampai Rp50 ribu per kilogram.
Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki mengungkapkan bahwa kondisi mahalnya harga cabai rawit ini sudah berlangsung selama tiga bulan terakhir. Meski demikian, ia mengklaim bahwa kondisi relatif stabil.
"Alhamdulillah harga di Kota Sukabumi relatif stabil. Cabai rawit memang Rp100 ribu, tapi itu sudah berlangsung selama tiga bulan. Cabai merah ada kenaikan, tapi masih normal. Bawang putih dan bawang merah hanya naik sekitar Rp2.000, masih dalam batas wajar," kata Ayep di Pasar Gudang, Kota Sukabumi, Jumat (21/3/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Daging tidak ada kenaikan, beras stabil, minyak stabil, telur stabil, daging ayam juga stabil. Pasokan cukup, hanya daya beli yang menurun," sambungnya.
Sementara itu, Pemkot Sukabumi dan Satgas Pangan memastikan stok kebutuhan pokok di Kota Sukabumi dalam kondisi aman menjelang hari raya Idul Fitri.
"Saya sudah cek, semua aman. Itu tanggung jawab wali kota, insyaAllah saya pantau terus," ucapnya.
Namun, untuk MinyaKita, Ayep mengakui ada kendala pasokan selama seminggu terakhir. Hal itu terjadi usai temuan pengurangan volume dalam kemasan MinyaKita.
"Mungkin karena ada pengurangan volume. Tapi masyarakat masih menunggu MinyaKita karena selisih harganya dengan minyak biasa sekitar Rp3.000," jelasnya.
Meski ada beberapa kenaikan harga, Ayep menilai situasi masih dalam batas wajar. "Misalnya harga naik dari Rp38 ribu ke Rp40 ribu, itu masih normal. Yang berpengaruh kalau lonjakan sampai dua kali lipat seperti dari Rp48 ribu ke Rp100 ribu," kata dia.
Untuk mengatasi daya beli masyarakat yang melemah, Ayep berencana untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dia juga akan lebih tegas terhadap pengusaha yang tidak tertib administrasi.
"Saya akan buat simulasi untuk meningkatkan daya beli. Caranya, kita genjot PAD. Tahun ini PAD kita Rp400 miliar, bagaimana caranya naik ke Rp800 miliar? Harus kerja sama dengan semua stakeholder, terutama pengusaha," katanya.
"Tidak ada lagi pengusaha yang tidak berizin, tidak ada lagi yang tidak bayar pajak dan retribusi. Kalau ada yang melanggar, kita akan gunakan hak konstitusional, kita tutup," tegasnya.
(dir/dir)
