.webp)
Kasus nasabah pinjaman online (pinjol) bunuh diri usai ditagih oleh debt collector dengan cara tak manusiawi viral di media sosial (medsos).
Pakar Ekonomi sekaligus Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad Kurniawan Saefullah mengatakan, pemerintah harus terus mengedukasi masyarakat terkait pinjol ini.
Kurniawan menyoroti, iklan pinjol di medsos lebih banyak dibandingkan propaganda atau sosialisasi terkait bahaya pinjol. Dengan demikian, Kurniawan menyebut jika sosialisasi terkait bahaya pinjol dia nilai masih kurang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Gampangnya gini, kalau saya buka YouTube atau buka medsos lainnya saya lebih banyak tawaran pinjol daripada propaganda pemerintah yang mengingatkan pentingnya waspada," kata Kurniawan via sambungan telepon, Jumat (22/9/2023).
"Artinya masih kurang, kalau seimbang dengan tawaran pinjol akan beda akhirnya," tambahnya.
Menurut dia, di satu sisi adanya pinjol memudahkan masyarakat untuk mengakses pembiayaan tanpa agunan, seperti ke bank atau pegadaian atau harus ada jaminan. Namun kita punya masalah dengan literasi.
"Literasi harus diperkuat, bagiku secara individu atau kelompok. Peran komunitas seperti di posyandu, RT RW, Karangtaruna dan lainnya. Karena selain pinjol ada juga bank emok ya," ungkapnya.
Kurniawan menjelaskan, sosialisasi dan propaganda pemerintah harus gencar dilakukan. Pemerintah harus menyampaikan bahwa ini adalah maslah di masyarakat, bukan hanya berharap masyarakat meningkatkan literasi, tapi pemerintah harus memberikan informasi, propaganda, terus menerus.
Jika perlu, sosialisasi pinjol dilakukan seperti sosialisasi Program Keluarga Berencana (KB) di era orde baru.
"Dulu tuh promosi KB propagandanya luar biasa zaman orde baru. Ginana caranya masyarakat tuh sampai bosan diberikan informasi. Misal saya di kampus bagaimana pemerintah mengenai propaganda tentang pinjol ini bosan," tuturnya.
"Sehingga itu mau tidak mau masuk ke alam bawah saudaranya, dia betul-betul lihat dan mempertimbangkan dan tahu konsekuensinya seperti apa," tambahnya.
Pemerintah juga harus menekan kepada penyelenggara Pinjolnya. Perusahaan harus punya sistem yang bukan cuma memastikan nasabah mudah dapatkan pinjaman tapi melindungi nasabah. Konsekuensi dia terlambat bayar atau tidak bisa bayar, bukan dipaksa atau diteror, tapi perlindungannya seperti apa.
"Perlindungan terhadap nasabah jarang disebutkan, paling hanya bunga dan kemudahannya saja. Masyarakat perlu tahu kalau masyarakat punya masalah seperti itu harus seperti apa," pungkasnya.
(wip/mso)
