.webp)
Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat (Bapenda Jabar) Dedi Taufik menuturkan soal potensi pendapatan Rp 1,8 triliun yang tidak lagi dikelola oleh Pemda Jabar pada 2025. Karenanya, upaya untuk mencari potensi pendapatan lainnya mesti dilakukan.
"Selain bicara potensi lost di 2025, kita akan kehilangan kurang lebih untuk APBD Jabar Rp 1,8 triliun tidak dikelola oleh provinsi, tapi melalui option PKB dan BBNKB. Untuk itu kita harus cari potensi pendapatan di pajak air, pajak rokok dan bahan bakar," imbuh Dedi dalam keterangan tertulis, Senin (19/6/2023).
Ia menerangkan untuk mencapai target pendapatan diperlukan penguatan reformasi birokrasi, salah satunya adalah dengan transformasi digital. Hal itu juga dilakukan Bapenda Jabar dan terbukti mampu meningkatkan nilai pendapatan dari pajak kendaraan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita lihat perkembangan tren pembayaran non tunai ini naik terus dari 2021 ke 2022 dari Rp 500 miliar ke Rp 679 miliar, berarti ada peningkatan untuk mulai kita go digital. Itu harapan kita selain mengedepankan pertumbuhan ekonomi harus didorong inovasi," ungkap Dedi.
Hal ini disampaikannya saat rapat kerja APPDI yang dihadiri kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dari seluruh Indonesia. Rapat ini dilaksanakan untuk
membahas transformasi digital dengan tujuan meningkatkan pendapatan daerah.
Dalam rapat itu hadir juga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan pemilik CT Corp Chairul Tanjung yang menjadi pembicara utama dalam rapat kerja APPDI yang digelar di Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Kamis (15/6) lalu.
Rapat kerja yang digelar APPDI ini dihadiri kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dari seluruh Indonesia. Rapat ini dilaksanakan untuk membahas transformasi digital dengan tujuan meningkatkan pendapatan daerah.
"Ini aspirasi transformasi digital ya, ada dua hal dimana pembicara utama itu Pak Chairul Tanjung dan Pak Ridwan Kamil. Pak Chairul Tanjung mengatakan idealisme dan pragmatisme kaitannya dengan potensi pendapatan," kata Dedi.
(anl/ega)
