.webp)
Dunia dihantui ancaman resesi global tahun 2023. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah mengyiapkan ancang-ancang menghadapi potensi resesi global tersebut. Seperti apa?
"Untuk Kami di Jawa Barat sendiri saat ini pertumbuhan ekonomi 5,6, di atas rata-rata nasional. Kaitan dengan resesi dunia kita pastikan akan berkorelasi terhadap pendapatan daerah," ucap Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar Dedi Taufik dalam keterangannya, Rabu (30/11/2022).
Dedi yang saat ini terpilih sebagai Ketua Asosiasi Pengelola Pendapatan Daerah Indonesia (APPDI) juga menyiapkan strategi untuk meningkatkan kapasitas fiskal di tiap daerah. Hal ini dilakukan agar pembangunan daerah bisa dilakukan secara maksimal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sekarang semua anggota (APPDI) sudah berkomitmen untuk bersinergi dan fokus membuat program hingga merumuskan kebijakan agar bisa menjadi jembatan dengan pemerintah pusat mengenai pendapatan daerah. Kemarin juga sudah menyusun beberapa poin yang akan disampaikan kepada Ditjen Keuagan Daerah Kemendagri," tuturnya.
APPDI sendiri merupakan forum komunikasi Bapenda dari 34 provinsi di Indonesia. Selain merumuskan berbagai program, sambung Dedi, APPDI juga membahas soal UU nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah (HKPD). Hal ini dibahas agar ada sinerti antara pemerintah pusat dan daerah.
Menurut Dedi, meski ada potensi sumber pendapatan hilang, namun HKPD juga memberikan ruang kepada daerah untuk mengoptimalkan potensi pendapatan dan membuat inovasi- inovasi dalam melakukan pengelolaan pendapatan di berbagai jenis penerimaan.
"Tapi catatannya, implementasi saat berjalan perlu diawali dengan pendataan potensi yang akurat. Ini menjadi concern, karena ada beberapa potensi loss, yang hilang, dari Provinsi ke Kabupaten," tuturnya.
Dedi mengatakan forum APPDI juga membahas persoalan lain berkaitan dengan potensi pendapatan daerah. Potensi itu bisa dibuat secara bersama untuk mengatasi persoalan investasi dan kemudahan untuk mendapatkan investasi.
"Kolaborasi dan inovasi menjadi kunci dalam eksistensi APPDI sebagai motor penggerak pemungutan pajak dan retribusi agar mampu mendukung visi dan misi kepala daerah dalam pembangunan dan pelayanan publik," kata dia.
(dir/dir)
