.webp)
Kenaikan tarif angkutan kota (angkot) di Kabupaten Bandung Barat (KBB) belum bisa diterapkan karena terganjal aturan berupa Surat Keputusan (SK) Bupati.
Organda dan Dinas Perhubungan (Dishub) Bandung Barat sendiri sebelumnya telah sepakat soal kenaikan tarif angkot sebesar 30 persen imbas kenaikan harga BBM bersubsidi.
Kepala Dinas Perhubungan KBB, Lukmanul Hakim mengatakan usulan kenaikan tarif angkot tersebut sudah diajukan ke Plt Bupati Bandung Barat dan ditembuskan ke Sekda dan Bagian Hukum untuk dibuatkan SK bupati namun masih belum bisa.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau misalnya sudah definitif bisa langsung (keluar SK), tapi kan terganjal oleh SK bupati karena (Hengky Kurniawan) statusnya masih Plt," ujar Lukmanul Hakim saat dihubungi, Senin (19/9/2022).
Terkait kendala ini pihaknya sudah menyampaikan ke pihak Organda maupun para pengusaha angkutan di Bandung Barat karena belum bisa diterapkan oleh pengusaha angkutan.
"Sejauh ini mereka memahami dan tidak ada desakan untuk segera menerapkan kenaikan tarif," ucap Lukmanul.
Namun kondisi di lapangan, kata Lukmanul, para pengusaha angkutan sudah melakukan penyesuaian tarif karena pengeluaran mereka membengkak setelah harga BBM ini naik.
"Mereka (pengusaha angkot) sudah menyesuaikan tarif. Meskipun belum ada SK, sepanjang masyarakat tidak keberatan ya nggak ada masalah," tutur Lukmanul.
Ia menegaskan penyesuaian tarif oleh pengusaha angkutan saat ini bukan dorongan dari Dinas Perhubungan melainkan murni inisiatif pengusaha angkot untuk menutupi beban pengeluaran
"Mungkin mereka juga sudah menghitung karena rugi kalau tidak ada penyesuaian tarif. Tapi itu insiatif mereka sendiri dan berdasarkan sepengetahuan dari organda," ujar Lukmanul.
(dir/dir)
