.webp)
Rencana pembangunan Tol Cibadak-Palabuhanratu (Ciratu) masih terus bergulir. Berbagai persiapan dilakukan salah satunya kedatangan tim Konsultasi Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dari Kementerian PUPR Dirjen Binamarga Satker Pengatur Jalan Tol ke Cibadak,
Mukhlas Sajidin, salah satu tim konsultan penyusun dokumen AMDAL Satker Pengatur Jalan Tol pada Kementrian PUPR Dirjen Binamarga mengatakan ada 19 desa yang nantinya akan terlewati tol tersebut.
"Melewati 19 desa sepanjang 34,22 km," singkatnya saat dihubungi detikJabar, Rabu (31/8/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terpisah, Camat Warungkiara Pendi Efendi menyebut lima desa yang ada di wilayahnya bakal terkena dampak atau terlintas rencana pembangunan jalan tol Ciratu.
"Saya bersama lima kades yang (dikabarkan) bakal terdampak pembangunan jalan tol Ciratu sudah rapat mengenai amdal tol, untuk ruas tol Nagrak, Cibadak, Warungkiara, Bantargadung dan Palabuhanratu," kata Pendi kepada wartawan.
Pendi menjelaskan 5 desa di Kecamatan Warungkiara yang bakal terlintasi pembangunan jalan tol tersebut antara lain Desa Ubrug, Sukaharja, Bojongkerta, Sirnajaya dan Desa Warungkiara. "Informasi yang kami terima pelaksanaanya dumulai sekitar tahun 2023," ujar dia.
Keberadaan jalan tol diharapkan Pendi bisa berdampak kepada berbagai sektor terutama pembangunan dan peningkatan ekonomi. "Mulai dari proses pembangunan hingga nanti setelah selesai diyakini akan berdampak baik terhadap pembangunan Kabupaten Sukabumi secara keseluruhan," ujarnya.
Kabar soal Tol Ciratu sebelumnya dibenarkan Mukhlas Sajidin, pihak tim konsultan penyusun dokumen Amdal Satker Pengatur Jalan Tol pada Kementrian PUPR Dirjen Binamarga. Dilihat dari dokumen undangan yang diperoleh detikJabar, tim konsultan sudah bertemu dengan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perwakilan masyarakat dan LSM lingkungan hidup di Kabupaten Sukabumi.
"Kemarin di Sukabumi ada konsultasi publik bagian dari syarat penyusunan dokumen Amdal. Sebenarnya ini masih tahap perencanaan, ada dua tahap kalau misalkan dalam pembangunan itu kan ada apa namanya proses perizinan dulu nah kita itu dalam proses perizinannya dalam konteks persetujuan lingkungan yang harus kita ambil," kata Mukhlas melalui sambungan telepon dengan detikJabar, Rabu (31/8/2022).
(sya/mso)
