.webp)
Program penjemputan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) melalui aplikasi "Angkut ODGJ" yang dicanangkan Pemprov Jawa Barat mendapat sorotan DPRD Jabar. Program tersebut dinilai tidak cukup hanya mengandalkan aplikasi tanpa didukung anggaran, mekanisme operasional, dan kesiapan fasilitas penanganan.
Anggota Komisi V DPRD Jabar, Maulana Yusuf, mempertanyakan kesiapan Pemprov Jabar dalam menjalankan program tersebut. Ia mengingatkan agar fitur digital itu tidak sekadar menjadi program yang terlihat menarik, tetapi justru tidak jelas pelaksanaannya di lapangan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Maulana, keberadaan aplikasi hanya menjadi sarana penghubung. Hal terpenting adalah kepastian tindak lanjut setelah laporan masyarakat diterima, termasuk siapa yang bertugas menjemput, bagaimana proses penanganannya, hingga ke mana ODGJ akan dirujuk.
Ia khawatir program tersebut hanya menjadi peluncuran layanan tanpa penyelesaian persoalan yang sesungguhnya.
"Intinya, sama halnya dengan program kerja sama rumah sakit, program jemput ODGJ ini jangan sampai hanya sebatas program yang keluar dari pertanyaan dadakan seseorang. Tanpa perencanaan yang jelas, tanpa anggaran yang telah disiapkan, semua ini hanya akan menjadi buih ketidakpastian," ujar Maulana, Sabtu (14/11/2026).
Maulana juga menyoroti belum adanya alokasi anggaran khusus yang dinilai memadai untuk menopang operasional program tersebut. Padahal, penjemputan ODGJ membutuhkan biaya dan dukungan sumber daya, mulai dari mobilisasi petugas hingga penanganan lanjutan setelah pasien dijemput.
Menurutnya, tanpa kepastian anggaran, program Angkut ODGJ berisiko tidak berjalan optimal. Apalagi, penanganan ODGJ tidak berhenti pada proses penjemputan, tetapi membutuhkan fasilitas dan tenaga pendamping yang memadai.
Selain anggaran, Maulana mempertanyakan kesiapan panti rehabilitasi milik Pemprov Jabar untuk menampung ODGJ yang dijemput melalui program tersebut.
Ia menyebut sejumlah fasilitas rehabilitasi saat ini sudah mengalami kelebihan kapasitas. Panti di Sumedang, misalnya, disebut telah penuh. Sementara panti di Garut bukan hanya mengalami kelebihan kapasitas, tetapi juga dinilai sudah tidak layak huni.
"Insfratruktur panti rehabilitasi milik Pemprov Jabar saat ini telah mengalami kelebihan kapasitas. Contohnya panti di Sumedang yang daya tampungnya sudah penuh, serta panti di Garut yang selain penuh juga dinilai sudah tidak layak huni," tegasnya.
Persoalan lainnya adalah keterbatasan tenaga pendamping atau caregiver yang bertugas merawat pasien. Maulana menilai beban kerja para perawat sudah terlalu berat karena satu orang caregiver harus menangani sekitar 10 hingga 13 pasien sekaligus.
"Saat ini, beban kerja perawat dinilai sudah melampaui batas kemampuan wajar di mana satu orang caregiver harus mengurus 10 hingga 13 pasien sekaligus," ucapnya.
Kondisi tersebut harus menjadi perhatian Pemprov Jabar sebelum memperluas program penjemputan ODGJ. Sebab, penambahan pasien tanpa diikuti kesiapan fasilitas dan tenaga perawat justru berpotensi memperburuk kualitas penanganan.
Maulana menegaskan, Pemprov Jabar harus membuktikan bahwa program tersebut benar-benar bisa dijalankan dengan sistem yang terukur. Kejelasan petugas, jumlah tenaga, fasilitas, mekanisme rujukan, hingga sumber pembiayaan harus dipastikan sejak awal.
"Sekarang kita dengan aplikasi ODGJ tanpa struktur yang jelas, follow-up yang jelas, siapa, berapa, dengan apa, di mana, kan kayak gitu. Apa pun yang menjadi kebijakan dan janji, bukan hanya ingin sebatas dilihat orang atau terlihat wah, tetapi buktikan bahwa hal itu benar bisa terlaksana dengan baik dengan adanya anggaran dan skema yang pasti," ucap Maulana.
Diketahui, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan aplikasi Angkut ODGJ untuk membenahi penanganan ODGJ yang selama ini kerap dipindahkan dari satu daerah ke daerah lain tanpa penyelesaian.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, praktik pemindahan pasien antarwilayah tersebut membuat ODGJ terus berpindah-pindah tanpa mendapatkan penanganan yang semestinya. Bahkan, pasien bisa kembali ke daerah asal setelah sebelumnya dikirim ke sejumlah wilayah lain.
"Kalau ada ODGJ di Cirebon maka dikirim ke Indramayu. Dari Indramayu ke Subang, Subang dikirim ke Karawang, Karawang dikirim ke Bekasi, Bekasi dikirim ke Depok," kata Dedi, Jumat (13/11/2026).
"Dari Depok dikirim ke Bogor, dari Bogor dikirim ke Cianjur, Cianjur dikirim ke Bandung Barat. Di Bandung Barat dikirim lagi ke Kota Bandung, Kota Bandung ke Sumedang, Sumedang ke Kuningan, Kuningan ke Majalengka, dan Majalengka dikirim lagi ke Cirebon," lanjutnya.
Untuk menghentikan hal itu, Pemprov Jabar menyiapkan sistem pengangkutan dan penanganan ODGJ melalui aplikasi Angkut ODGJ. Aplikasi ini akan mengatur proses pengangkutan pasien agar sesuai prosedur dan memastikan mereka dibawa ke rumah sakit yang telah ditentukan.
"Kami meluncurkan aplikasi Angkut ODGJ. Dari aplikasi ini kita akan mengikuti seluruh prosedur pengangkutan dan pengiriman ke rumah sakit yang sudah ditetapkan," ucap Dedi.
(bba/orb)
