.webp)
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan aplikasi Angkut ODGJ untuk membenahi penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang selama ini kerap dipindahkan dari satu daerah ke daerah lain tanpa penyelesaian.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, praktik pemindahan pasien antarwilayah tersebut membuat ODGJ terus berpindah-pindah tanpa mendapatkan penanganan yang semestinya. Bahkan, pasien bisa kembali ke daerah asal setelah sebelumnya dikirim ke sejumlah wilayah lain.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau ada ODGJ di Cirebon maka dikirim ke Indramayu. Dari Indramayu ke Subang, Subang dikirim ke Karawang, Karawang dikirim ke Bekasi, Bekasi dikirim ke Depok," kata Dedi, Jumat (13/11/2026).
"Dari Depok dikirim ke Bogor, dari Bogor dikirim ke Cianjur, Cianjur dikirim ke Bandung Barat. Di Bandung Barat dikirim lagi ke Kota Bandung, Kota Bandung ke Sumedang, Sumedang ke Kuningan, Kuningan ke Majalengka, dan Majalengka dikirim lagi ke Cirebon," lanjutnya.
Untuk menghentikan hal itu, Pemprov Jabar menyiapkan sistem pengangkutan dan penanganan ODGJ melalui aplikasi Angkut ODGJ. Aplikasi ini akan mengatur proses pengangkutan pasien agar sesuai prosedur dan memastikan mereka dibawa ke rumah sakit yang telah ditentukan.
"Kami meluncurkan aplikasi Angkut ODGJ. Dari aplikasi ini kita akan mengikuti seluruh prosedur pengangkutan dan pengiriman ke rumah sakit yang sudah ditetapkan," ucap Dedi.
Dedi menegaskan, penanganan ODGJ tidak boleh berhenti pada proses pengangkutan dan pengiriman ke rumah sakit. Pemerintah juga akan memastikan pasien mendapatkan perawatan hingga dinyatakan sehat sebelum dikembalikan kepada keluarga.
Salah satu persoalan yang selama ini menghambat penanganan pasien adalah penolakan keluarga untuk menerima kembali anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa. Selain itu, biaya pengobatan dan pembelian obat juga kerap menjadi kendala setelah pasien pulang dari rumah sakit.
"Biasanya faktornya adalah ketika di keluarganya, keluarganya tidak menerima atau juga obatnya mahal untuk dibeli," ujarnya.
Karena itu, Pemprov Jabar berencana memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan pengobatan pasien, termasuk memastikan ketersediaan obat setelah mereka kembali ke lingkungan keluarga.
Dedi menyebut persoalan penanganan ODGJ sebagai masalah klasik yang harus segera diselesaikan. Melalui aplikasi tersebut, Pemprov Jabar ingin membangun mekanisme penanganan yang lebih terarah sehingga pasien tidak sekadar dipindahkan antarwilayah, tetapi memperoleh perawatan hingga tuntas.
"Kami akan membantunya sampai selesai, sampai obat dan penyediaannya," jelasnya.
