Rumah dan Fasilitas yang Akan Diterima Gibran Rakabuming

Gibran Rakabuming Raka dipastikan bakal menerima sederet fasilitas dan tunjangan usai mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. Salah satu yang paling mencolok adalah jatah rumah pensiun mewah dengan luas mencapai 1.500 meter persegi.

Langkah pengunduran diri ini dilakukan Gibran dengan menyerahkan surat resmi ke MPR RI pada Kamis (12/11) siang. Prosesi tersebut berlangsung singkat. Setelah menyerahkan dokumen, ia langsung meninggalkan gedung MPR RI.

Secara regulasi, jika pengunduran diri tersebut resmi berlaku dan Gibran diberhentikan dengan hormat, maka ia berhak atas berbagai hak keuangan dan fasilitas negara, termasuk rumah kediaman bagi mantan pejabat tinggi negara.

Aturan main mengenai tunjangan ini sudah tertuang jelas dalam UU Nomor 7 Tahun 1978, PP Nomor 5 Tahun 1978, hingga aturan teknis dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2022.

Dalam konteks hukum, status "berhenti dengan hormat" mencakup beberapa kondisi, yakni tidak terpilih kembali setelah masa jabatan habis, berhenti atas permintaan sendiri, atau tidak lagi dapat menjalankan kewajiban karena alasan tertentu dalam masa jabatannya.

Bicara soal fasilitas, Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978 menyebutkan bahwa mantan Presiden dan Wakil Presiden akan diberikan rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya. Tak hanya itu, negara juga menyediakan kendaraan dinas lengkap dengan sopirnya.

Spesifikasi rumah untuk sang mantan Wapres ini diatur lebih mendalam dalam PMK Nomor 120/PMK.06/2022. Negara memberikan fleksibilitas dalam penyediaannya, mulai dari pembelian tanah dan bangunan, pembangunan baru, hingga renovasi di lahan milik pribadi.

Untuk urusan luas lahan, aturannya cukup menggiurkan. Jika memilih lokasi di DKI Jakarta, luas tanah maksimal dipatok 1.500 meter persegi. Namun, jika memilih di luar Jakarta, luas tanahnya harus memiliki nilai yang setara dengan harga tanah maksimal di ibu kota.

Sementara itu, untuk luas bangunannya sendiri dibatasi maksimal 1.500 meter persegi, tentunya dengan mengikuti aturan tata ruang yang berlaku di lokasi tersebut.

Fasilitas di dalam rumah pun tidak sembarangan. Desainnya harus menunjang aktivitas mantan pejabat, memiliki tata ruang yang nyaman, menggunakan material bangunan yang kokoh dan aman, serta dilengkapi fasilitas standar yang menjamin kenyamanan penghuninya.

Terkait lokasi, rumah tersebut wajib berada di wilayah Indonesia dengan akses jalan yang mudah dijangkau. Selain itu, faktor keamanan menjadi prioritas utama agar tidak menyulitkan pengamanan bagi mantan Wapres beserta keluarganya.

Selain aset properti, Gibran juga akan menerima tunjangan pensiun bulanan sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhirnya. Fasilitas lain seperti biaya rumah tangga dan perawatan kesehatan juga akan ditanggung negara, yang mulai dibayarkan sebulan setelah pemberhentian resmi.

"Pensiun bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 serta tunjangan-tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya sesudah pemberhentiannya dengan hormat," demikian bunyi pasal 9, UU Nomor 7 Tahun 1978.

Artikel ini telah tayang di detikProperti