.webp)
Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming dikabarkan akan menanggalkan jabatannya. Surat pengunduran diri dilaporkan telah diserahkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
Kabar ini dikonfirmasi Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi. "Pokoknya benar," ujar Budi Arie singkat pada Rabu (11/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dikutip dari detikNews, langkah diawali saat Gibran menghadap Presiden Prabowo pada Selasa (10/11) untuk menyampaikan niatnya tersebut. Mensesneg Prasetyo Hadi, dalam konferensi pers di Istana, Jakarta Pusat, membenarkan adanya pertemuan krusial antara sang Wapres dengan Presiden.
"Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niat untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA," kata Prasetyo.
Dalam pertemuan empat mata itu, Presiden Prabowo sempat memberikan sejumlah saran. Gibran Rakabuming sendiri disebut meminta waktu untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya yang belakangan ini tengah menjadi sorotan publik.
"Namun dalam diskusi Bapak Presiden memberikan saran-saran dan Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka, di dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara," sebut Pras.
Prosedur Konstitusi Jika Wapres Mundur
Lantas, bagaimana tahapan selanjutnya jika pengunduran diri ini benar-benar terjadi? Mekanisme pengunduran diri Wakil Presiden telah diatur secara rinci dalam UUD 1945. Terdapat perbedaan mendasar antara proses mundur atas kemauan sendiri dengan proses pemakzulan.
Berikut adalah tahapan jika Gibran resmi mundur:
- Kursi Wapres dinyatakan kosong.
- Dalam waktu maksimal 60 hari, MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih Wakil Presiden baru (Sesuai Pasal 8 ayat 2 UUD 1945 dan Pasal 46 ayat 1 UU MD3).
- Presiden mengusulkan dua nama calon Wapres beserta persyaratan lengkap kepada pimpinan MPR, paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna (Pasal 46 ayat 2 UU MD3).
- MPR kemudian memilih satu dari dua calon yang diusulkan Presiden dalam sidang paripurna (Pasal 46 ayat 3 UU MD3).
- Kedua calon wajib menyampaikan pernyataan kesiapan di hadapan sidang sebelum pemilihan dimulai (Pasal 46 ayat 4 UU MD3).
- Calon dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih (Pasal 46 ayat 5 UU MD3).
- Jika suara imbang, pemilihan akan diulang satu kali. Namun jika tetap sama, Presiden yang akan menentukan salah satu di antara keduanya (Pasal 46 ayat 6 & 7 UU MD3).
- Terakhir, MPR melantik Wakil Presiden terpilih (Pasal 47 ayat 1 UU MD3).
Bola Panas di Tangan Presiden dan MPR
Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, turut menjelaskan mekanisme konstitusional ini. Menurutnya, jika permohonan mundur tidak ditolak Presiden, maka harus ada pernyataan tertulis dari Gibran kepada MPR.
"Jadi kalau misalnya (presiden) tidak menolak (permohonan mundur dari wapres) kan nanti harus ada pernyataan tertulislah dari Pak Wakil Presiden yang ditujukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan mekanismenya nanti bisa ada MPR juga bersidang menyatakan bahwa memang ada kevakuman wakil presiden karena ada surat berhentinya," jelas Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11).
Yusril menambahkan, MPR nantinya akan menyurati Presiden Prabowo untuk segera mengajukan dua nama calon pengganti beserta berkas persyaratannya.
"Kalau misalnya Pak Wakil Presiden itu mengundurkan diri, berhenti begitu, memang MPR akan menyurati Pak Presiden untuk mengajukan dua calon Wakil Presiden yang baru disertai dengan berkas-berkas persyaratan pencalonannya," tutur Yusril.
Proses pemilihan di MPR harus rampung dalam kurun waktu dua bulan. "MPR akan mengadakan pemilihan dalam waktu 60 hari sejak diterima surat dari Pak Presiden itu. Itu secara normatif konstitusionalnya seperti itu," pungkasnya.
