.webp)
Peretas Korea Utara menempati kasta istimewa dalam struktur sosial negara yang terisolasi tersebut. Keberhasilan operasi siber tak hanya mendatangkan pundi-pundi uang, tetapi juga fasilitas mewah seperti apartemen di Pyongyang hingga izin perjalanan luar negeri. Namun, kemewahan ini dibayar mahal dengan beban kerja yang luar biasa berat.
Rezim Kim Jong-un menjalankan program sistematis untuk menjaring talenta sejak dini. Setiap tahun, sekitar 150 hingga 200 siswa berotak encer dipilih untuk mendalami ilmu komputer. Melansir detikInet, program yang telah berjalan lebih dari satu dekade ini memulai proses seleksi sejak anak-anak berusia 11 atau 12 tahun. Mereka yang menonjol segera mendapatkan pendidikan komputer intensif.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Memasuki usia 17 tahun, siswa berprestasi akan dikirim ke universitas elite untuk seleksi lanjutan. Mereka yang lolos kualifikasi tertinggi bakal direkrut ke dalam unit siber militer negara. Para calon peretas ini dibekali keahlian teknis tingkat tinggi, mulai dari protokol mata uang kripto hingga rekayasa balik perangkat lunak asing, di samping penguasaan matematika dan bahasa asing.
Sementara itu, siswa yang tidak lolos ke unit militer diarahkan menjadi pengembang perangkat lunak atau aplikasi. Beberapa di antaranya ditengarai bekerja secara jarak jauh untuk perusahaan-perusahaan di Barat.
Lim Jongin, profesor emeritus di sekolah keamanan siber Korea University, menjelaskan bahwa Korea Utara secara strategis mengarahkan talenta terbaiknya ke sektor nuklir dan siber.
"Sementara siswa-siswa terbaik Korea Selatan mungkin mengejar karir di bidang kedokteran atau karir bergengsi lainnya, Korea Utara menyalurkan talenta terbaiknya ke dalam program nuklir dan siber yang pada dasarnya menjamin masa depan mereka," kata Lim, seperti dikutip dari Reuters.
Insentif bagi peretas yang sukses tergolong fantastis. Mereka dilaporkan berhak mengantongi sekitar 30 persen dari total keuntungan hasil peretasan dalam denominasi dolar AS. Selain itu, mereka berkesempatan menghuni apartemen seluas 132 meter persegi di ibu kota bersama keluarga, menjadi anggota Partai Buruh Korea, hingga menikahi kalangan elite.
Beberapa peretas terpilih bahkan diizinkan bertugas ke luar negeri, seperti ke China. Di sana, mereka mendapatkan akses internet yang jauh lebih bebas dibandingkan di tanah airnya.
Namun, segala privilese tersebut dibarengi tuntutan kerja yang ekstrem. Lingkungan kerja peretas Korea Utara, khususnya yang ditempatkan di luar negeri, berada di bawah pengawasan ketat. Mereka harus tinggal di ruang sempit, bekerja lebih dari 10 jam sehari, dan wajib memenuhi target pendapatan bulanan. Kegagalan mencapai target berisiko pada penghinaan hingga hukuman berat.
Nam Bada, direktur eksekutif PSCORE, menggambarkan betapa beratnya tekanan yang dihadapi para peretas tersebut.
"Selalu ada tekanan untuk terus menghasilkan uang. Tekanannya sangat ekstrem, sehingga orang-orang memiliki masalah kesehatan yang sebelumnya tidak mereka miliki," kata Nam.
Kondisi ini mengungkap dualitas program siber Korea Utara. Di satu sisi, kemampuan teknis para peretas menjadi aset strategis negara yang sangat berharga. Di sisi lain, para personelnya dipaksa bekerja dalam sistem yang menuntut hasil tanpa henti di bawah pengawasan yang menyesakkan.
Artikel ini sudah tayang di detikInet
