Pemprov Jabar Respons Pabrik BYD Digeruduk Ormas

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat merespons aksi organisasi masyarakat (ormas) yang menggeruduk pabrik BYD di Kabupaten Subang. Pemprov meminta persoalan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal diselesaikan melalui komunikasi dan dialog.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat, Adi Komar mengatakan persoalan tersebut sudah ditindaklanjuti melalui pertemuan antara pihak BYD, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Subang, dan perwakilan ormas yang sebelumnya mendatangi perusahaan.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah telah menerima sejumlah keluhan terkait proses penerimaan tenaga kerja. Salah satunya mengenai warga yang sudah mendaftar lowongan pekerjaan di BYD, tetapi belum berhasil diterima.

"Pada prinsipnya, pihak-pihak yang kemarin datang mengonfirmasi sudah bertemu. Dari Pemkab Subang, dalam hal ini Disnaker, dan ormas yang kebetulan kemarin hadir ke BYD juga sudah bertemu," kata Adi saat dihubungi, Sabtu (31/10/2026).

Adi menjelaskan, perusahaan telah membuka kesempatan kerja secara transparan melalui aplikasi Nyari Gawe milik Pemprov Jabar. Melalui platform tersebut, masyarakat dapat mengakses informasi lowongan pekerjaan sekaligus mengikuti proses rekrutmen sesuai persyaratan yang ditentukan perusahaan.

Berdasarkan data yang dihimpun Pemprov Jabar melalui aplikasi Nyari Gawe, BYD telah membuka sekitar 3.000 posisi lowongan pekerjaan. Dari jumlah tersebut, lebih dari 800 tenaga kerja telah diterima dan mulai bekerja.

"BYD sekarang ini sudah membuka kurang lebih 3.000 posisi lowongan kerja dan sudah diterima sekitar 800 lebih warga yang sudah diterima dan sudah masuk," ujarnya.

Terkait tenaga kerja yang telah diterima, Adi menyebut masyarakat Kabupaten Subang menjadi prioritas dalam proses perekrutan. Namun, tidak semua pelamar otomatis bisa diterima karena perusahaan menerapkan sejumlah persyaratan sesuai kebutuhan produksi.

Menurutnya, beberapa posisi membutuhkan keterampilan khusus, keahlian teknis, hingga pengalaman kerja. Karena itu, warga yang belum memenuhi kualifikasi harus meningkatkan kompetensinya agar bisa bersaing dalam proses rekrutmen.

"Memang beberapa lowongan kerja membutuhkan skill dan pengalaman. Jadi, kalaupun warga lokal sekitar pabrik atau Subang belum berkesempatan karena belum memenuhi persyaratan, Disnaker provinsi dan kabupaten/kota terus berupaya melatih warga sekitar pabrik agar memiliki keterampilan sesuai tenaga yang dibutuhkan," jelasnya.

Adi menegaskan, proses perekrutan tenaga kerja di perusahaan harus berlangsung secara profesional. Perusahaan memiliki standar produksi dan pengendalian kualitas yang harus dipenuhi sehingga membutuhkan tenaga kerja dengan kompetensi sesuai posisi yang tersedia.

"Perusahaan juga harus merekrut secara profesional. Mereka punya standar produksi yang harus bagus dengan memenuhi quality control yang sangat ketat. Tentunya pegawai-pegawainya harus terampil dan bisa mengikuti SOP yang ada dalam pabrik tersebut," katanya.

Di sisi lain, Pemprov Jabar mengingatkan agar aksi serupa tidak kembali terjadi. Menurut Adi, keberlangsungan investasi di Jawa Barat membutuhkan dukungan seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat sekitar.

Ia menilai aspirasi masyarakat mengenai kesempatan kerja merupakan hal yang bisa disampaikan melalui mekanisme komunikasi yang baik. Pemerintah kabupaten, kecamatan, hingga desa dapat memfasilitasi pertemuan antara perusahaan dan kelompok masyarakat untuk mencari penyelesaian.

"Pembangunan di Jawa Barat melalui keterbukaan kita terhadap pihak-pihak yang ingin berinvestasi memerlukan dukungan semua pihak. Jadi, hal kemarin seyogianya bisa dikomunikasikan antara perusahaan dengan kelompok masyarakat atau ormas, dengan difasilitasi pemerintah kabupaten, kecamatan, atau desa," tuturnya.

Adi berharap persoalan kesempatan kerja tidak diselesaikan dengan cara menggeruduk perusahaan karena berpotensi menimbulkan kegaduhan dan mengganggu iklim investasi.

"Artinya tidak perlu ricuh, tidak perlu ramai-ramai menggeruduk. Seyogianya bisa dilakukan melalui diskusi dan konfirmasi dengan cara-cara yang baik serta dalam suasana kekeluargaan," tegasnya.

Adi juga mengapresiasi langkah cepat Pemkab Subang yang langsung mempertemukan pihak-pihak terkait setelah aksi berlangsung. Menurutnya, BYD bukan satu-satunya perusahaan yang telah memanfaatkan aplikasi Nyari Gawe untuk membuka rekrutmen secara transparan.

"Alhamdulillah, pihak-pihak sudah bertemu dan diberikan penjelasan. Upaya cepat juga dilakukan Pemkab Subang dengan langsung bertemu dan berkomunikasi dengan ormas, termasuk dengan BYD," pungkasnya.