Hemat Anggaran, Pilkades Digital Jabar Rp 3,6 Juta per TPS

Hemat Anggaran, Pilkades Digital Jabar Rp 3,6 Juta per TPS

Bima Bagaskara - detikJabar
Sabtu, 31 Okt 2026 17:00 WIB
Simulasi pilkades digital di Cianjur.
Uji coba pilkades digital di Cianjur, Jawa Barat. (Foto: Ikbal Selamet/detikJabar)
Jakarta -

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai memperluas penerapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) digital ke seluruh kabupaten yang akan menggelar pemilihan. Selain mempercepat proses pemungutan suara, digitalisasi Pilkades diklaim mampu menekan biaya penyelenggaraan hingga lebih dari separuh dibandingkan metode konvensional.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jawa Barat, Ade Afriandi, mengatakan, biaya penyelenggaraan Pilkades digital dapat ditekan menjadi sekitar Rp3,6 juta per tempat pemungutan suara (TPS). Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan Pilkades konvensional yang membutuhkan anggaran sekitar Rp7 juta hingga Rp15 juta per TPS.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dengan demikian, terdapat potensi penghematan sekitar Rp3,4 juta hingga Rp11,4 juta per TPS. Jika dibandingkan dengan biaya konvensional, penghematan tersebut berkisar 48,6 hingga 76 persen.

"Untuk yang manual itu antara Rp7 juta sampai Rp15 juta untuk biaya bilik suara, cetak surat suara, formulir, dan sebagainya per TPS. Dengan Pilkades digital, kami bisa menekan sampai di angka Rp3,6 juta," kata Ade, Sabtu (31/10/2026).

ADVERTISEMENT

Ia menjelaskan, biaya penyelenggaraan Pilkades digital sebesar Rp3,6 juta per TPS mencakup layanan aplikasi, dua tablet, dan satu printer. Pemerintah tidak perlu mengeluarkan anggaran untuk mencetak surat suara dalam jumlah besar maupun menyediakan bilik suara konvensional.

Selain itu, Pemprov Jabar menerapkan pola kerja sama penyewaan aplikasi dan peralatan dengan penyedia layanan. Skema tersebut dipilih agar pemerintah tidak perlu membangun sistem sendiri yang berpotensi menambah beban anggaran dalam jangka panjang.

Pasalnya, Pilkades tidak berlangsung setiap tahun. Karena itu, kepemilikan aplikasi sendiri dinilai kurang efisien karena pemerintah juga harus menyiapkan biaya pemeliharaan sistem serta sumber daya manusia untuk memastikan teknologi dapat beroperasi hingga tingkat TPS.

"Kenapa Pilkades digital di Jawa Barat bisa lebih murah? Karena kami menggunakan pola kerja sama sewa aplikasi dan peralatan. Kami tidak meminta anggaran untuk membuat sistem atau aplikasi sendiri, karena pertimbangannya Pilkades itu delapan tahun sekali," ujarnya.

Menurut Ade, melalui pola tersebut, penyedia layanan juga bertanggung jawab mengawal aspek teknis pelaksanaan di lapangan. Dengan begitu, pemerintah daerah tidak perlu membangun infrastruktur teknologi dan tim teknis secara permanen untuk kebutuhan Pilkades.

Efisiensi anggaran tersebut menjadi salah satu pertimbangan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam mendorong seluruh kabupaten yang menyelenggarakan Pilkades agar beralih ke sistem digital. Selain murah, pelaksanaannya juga harus mudah, transparan, cepat, tepat, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ade mengatakan, DPMD Jabar sebenarnya telah menyiapkan model Pilkades digital sejak Mei 2025. Tahap awal dilakukan dengan mengumpulkan berbagai referensi dari daerah yang pernah menerapkan pemilihan kepala desa secara elektronik. Hasil kajian tersebut kemudian dirumuskan menjadi model beserta tahapan dan prosedur pelaksanaannya.

Pada Agustus 2025, Kementerian Dalam Negeri memberikan persetujuan pelaksanaan Pilkades digital di Kabupaten Indramayu. Setelah itu, penerapan diperluas ke Kabupaten Karawang pada Desember 2025 dengan sembilan desa yang seluruh TPS-nya menggunakan sistem digital.

Hasil evaluasi dari dua daerah tersebut menjadi dasar pengembangan pelaksanaan pada 2026. Pemprov Jabar kemudian menerapkannya di Kabupaten Bekasi dan Sumedang.

Di Kabupaten Bekasi, pelaksanaan dilakukan secara hybrid karena jumlah TPS mencapai sekitar 3.000 sehingga belum seluruhnya dapat menggunakan sistem digital. Sementara itu, di Kabupaten Sumedang, sebanyak 92 desa dengan 423 TPS berhasil menyelenggarakan Pilkades digital.

Dalam pelaksanaan di Sumedang, Pemprov Jabar juga melakukan terobosan dengan melibatkan pranata komputer aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah kabupaten sebagai tim teknis yang mengawasi pelaksanaan di TPS.

"Seperti kemarin di Sumedang, kami membuat terobosan. Tim teknis yang mengawasi pelaksanaan di TPS melibatkan pranata komputer para ASN di Kabupaten Sumedang," katanya.

Setelah evaluasi pelaksanaan di Sumedang, Gubernur Jawa Barat menginstruksikan agar kabupaten lain yang akan menggelar Pilkades menggunakan sistem digital. DPMD Jabar pun telah menyiapkan tahapan berikutnya.

Pada 8 November 2026, Pilkades digital dijadwalkan berlangsung di 47 desa dengan 200 TPS di Kabupaten Cianjur. Selanjutnya, pelaksanaan akan berlanjut di Kabupaten Karawang pada 22 November 2026, kemudian Kabupaten Subang dan Ciamis hingga Desember 2026.

"Efisiensi ini bisa ditekan minimal sampai 23 persen dari manual. Itu yang kemarin dievaluasi oleh Pak Gubernur karena beliau mempersyaratkan harus efisien, artinya murah tetapi juga mudah, transparan, cepat, tepat, dan harus bermanfaat," tutur Ade.

(bba/sud)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini

Hide Ads