.webp)
Krisis polemik desil pada Data Tunggal Sensus Ekonomi Nasional (DTSEN) kini sedang dialami Kota Bandung. Dari target 870.832 kepala keluarga (KK) yang harus dimutakhirkan, progresnya saat ini hanya mencapai 22.039 KK atau baru 2,35 persen.
Data tersebut tercantum dalam paparan per 12 Oktober 2026. Meski data tersebut terus diperbaharui, namun kondisinya di lapangan tetap memunculkan kekhawatiran.
Dalam data tersebut juga mencantumkan masalah margin of error pemutakhiran DTSEN. Tercatat, 14,95 persen atau 109 ribu jiwa warga Kota Bandung identitasnya bermasalah seperti mengalami kondisi disabilitas, tinggal di panti/yayasan, rutan/lapas hingga tinggal di alamat berbeda dengan KK.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, data Dinas Sosial Kota Bandung menyebutkan sekitar 15 ribu warga mengalami lonjakan desil. Imbasnya, mereka terancam tidak mendapat bantuan sosial karena dinyatakan sudah keluar dari garis kemiskinan.
Kondisi ini turut disadari Wali Kota Bandung Muhammad Farhan. Setelah berdiskusi dengan sejumlah anggota Komisi I DPR RI, ia menyatakan masalah desil di wilayahnya perlu segera diselesaikan.
"Memang akan terjadi sebuah kondisi yang kritis antara transisi dari desil 4, desil 5, desil 6. Nah, ini penting nih untuk kita lakukan. Sekarang kita bersama-sama mengidentifikasi warga Kota Bandung yang sedang mengalami krisis. Bukan krisis identitas, tapi krisis perpindahan status dari desil 4, 5 ke desil 6," katanya, Rabu (28/10/2026).
Pemkot Bandung kata Farhan bakal menyiapkan jaring pengaman sosial. Sembari menunggu pemutakhiran DTSEN selesai, bantuan itu disiapkan untuk masyarakat yang tiba-tiba kehilangan haknya.
"Apabila ini terjadi, kalau dilihat dari kasat mata membutuhkan bantuan, Pemerintah Kota Bandung akan memberikan bantuan sementara. Sambil kita berusaha perbaiki seluruh datanya, bekerja sama dengan para agen perlinsos yang telah ditunjuk oleh pemerintah pusat," ucapnya.
Farhan juga turut menyoroti masalah margin of error DTSEN di Kota Bandung yang mencapai 109 ribu jiwa. Ia memastikan data tersebut harus segera dimutakhirkan supaya bantuan kepada warga jadi tepat sasaran.
"Iya, makanya. Jadi kan 100 ribu tuh lumayan besar ya, sama dengan jumlah warga miskin yang ada di Kota Bandung itu 3,8 persen. Jadi jangan-jangan nih warga miskin Kota Bandung ini datanya tidak terdeteksi dengan baik," katanya.
"Nah, itu sebabnya adminduk menjadi sangat penting. Nih Disdukcapil sekarang ini menjadi leading sector, ku saya di-gecek pisan yeuh Disdukcapil. Nanti ketahuannya di mana munculnya, di Disdik, di Dinkes, dan juga di Dinsos. Nah, ini tiga dinas hulunya semua ada di Disdukcapil," pungkasnya.
