Dedi Mulyadi Dorong Pilkades Digital di Seluruh Jabar

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memantau pelaksanaan Pilkades serentak berbasis digital di Desa Cibeureum Wetan, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Rabu (28/10/2026). Dedi menegaskan pelaksanaan ini merupakan salah satu upaya transformasi digital khususnya pada proses demokrasi di tingkat lokal.

Langkah ini merupakan kelanjutan dari uji coba sebelumnya yang sempat dilaksanakan secara bertahap di beberapa daerah di Jawa Barat. Menurut Dedi, perkembangan teknologi digital yang kini telah akrab di kalangan masyarakat desa harus dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan produktivitas, salah satunya melalui penyelenggaraan Pilkades Digital.

"Ini sebenarnya sudah yang ketiga. Yang pertama di Indramayu, tetapi belum semuanya. Kemudian yang kedua di Bekasi, belum semuanya. Di Karawang juga belum semuanya," ujar Dedi saat diwawancarai awak media.

Dedi menyatakan, telah menginstruksikan para kepala daerah di Jawa Barat agar pelaksanaan Pilkades ke depan beralih sepenuhnya menggunakan sistem digital. Setelah Sumedang, sejumlah wilayah seperti Subang, Cianjur, Ciamis, dan Karawang diproyeksikan untuk menerapkan sistem serupa secara menyeluruh.

Menurutnya, penerapan Pilkades Digital dinilai menawarkan sejumlah keunggulan signifikan dibandingkan metode konvensional berbasis kertas suara. Menurut Dedi, sistem ini memberikan beberapa manfaat, yakni biaya lebih murah, mempersingkat waktu, memperpendek jarak, hingga meminimalisir kecurangan.

"Dengan perangkat digital ini, pertama, biayanya lebih murah karena tidak ada lagi biaya pencetakan kertas suara. Kedua, waktunya lebih pendek karena biasanya yang memakan waktu lama dalam sebuah pemilihan adalah proses penghitungan suara. Bayangkan kalau jumlah pemilihnya sangat banyak. Penghitungan suara akan memakan waktu. Apalagi kalau ada beberapa jenis pemilihan dalam satu hari, semuanya harus dihitung satu per satu. Dengan pola ini, proses penghitungan menjadi tidak diperlukan lagi karena sudah otomatis," katanya.

"Berikutnya, waktu pelaksanaan menjadi lebih singkat sehingga masyarakat tidak perlu menunggu hasil dari pagi sampai malam. Pukul 11.00, 12.00, atau 13.00 sudah selesai. Yang ketiga adalah memperpendek jarak. Jaraknya itu, misalnya kalau dalam pemilu, dari sini ke sini, ke sini, ke sini. Nah, sekarang itu sudah tidak ada. Ini adalah model demokrasi digital yang melahirkan efisiensi," sambungnya.

Dedi mengungkapkan manfaat lainnya dari pelaksanaan Pilkades serentak digital, terutama fokus dalam hal meminimalisir kecurangan dalam setiap tahapan hingga pelaksanaan.

"Yang paling utama adalah meminimalkan kecurangan. Karena sering kali dalam penghitungan suara ada dua hal. Pertama, kertas suara sering kali sudah dicoblos menggunakan jarum kecil sehingga ketika diangkat dan dipilih oleh orang, ada dua lubang dan menjadi tidak sah. Kemudian, salah mencoblos, tidak dicoblos pada gambarnya, sehingga tidak sah lagi. Nah, ini menarik sekali. Sekarang memilih pemimpin tidak perlu dicoblos, cukup disentuh," ungkapnya.