Kekeringan di Ciamis: 24 Kecamatan Terdampak, Antrean Air Panjang

Kemarau yang belum juga berakhir membuat krisis air bersih di Kabupaten Ciamis semakin meluas. Warga di sejumlah desa dan dusun mulai kesulitan mendapatkan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di tengah kondisi tersebut, BPBD Ciamis menghadapi tantangan untuk melayani permintaan distribusi air bersih yang terus berdatangan.

Permohonan bantuan air bersih kini menumpuk. Jika sebelumnya distribusi bisa dilakukan segera setelah laporan diterima, belakangan warga harus menunggu giliran karena jumlah permintaan tidak sebanding dengan kemampuan armada yang tersedia.

Kepala Pelaksana BPBD Ciamis Ani Supiani mengatakan, laporan kekeringan saat ini datang dari 24 kecamatan dari total 27 kecamatan di Kabupaten Ciamis. Dampaknya tersebar di sejumlah desa dan dusun, sehingga penanganannya membutuhkan waktu dan dukungan berbagai pihak. "Memang kekeringannya sudah parah. Kemaraunya juga agak panjang," kata Ani saat ditemui di kantor BPBD Ciamis, Rabu (21/10/2026).

Berdasarkan data BPBD Ciamis, hingga 20 Oktober 2026 tercatat sebanyak 85 kejadian kekeringan yang tersebar di 24 kecamatan, 85 desa, dan 191 dusun. Bencana tersebut berdampak langsung terhadap 23.251 kepala keluarga atau sebanyak 66.421 jiwa.

Meluasnya wilayah terdampak membuat permohonan bantuan air bersih terus bertambah. Ani menyebutkan, laporan yang masuk ke BPBD bisa mencapai 15 permohonan dalam sehari. Sementara itu, kemampuan distribusi belum bisa mengimbangi jumlah kebutuhan di lapangan.

Hingga saat ini, BPBD mencatat 61 titik dalam daftar tunggu atau waiting list. Dari jumlah tersebut, 29 titik masih belum menerima pengiriman air bersih. "Tercatat sampai dengan hari ini 61 waiting list ya. Kita yang belum dikirim itu 29 titik," ucapnya.

Kondisi itu membuat petugas harus mengatur jadwal distribusi berdasarkan laporan dan kebutuhan di setiap lokasi. Sebab, satu perjalanan tangki air belum tentu hanya melayani satu titik.

"Kita memiliki empat tangki air. Kemudian ada bantuan juga dari PMI, BBWS, dan PDAM. Kita maksimalkan kendaraan yang ada untuk mendistribusikan air ke beberapa titik," ujar Ani.

Dalam kondisi tertentu, satu tangki bisa melayani dua titik dalam sehari. Namun, ketika kebutuhan air di suatu lokasi cukup besar, distribusi bisa hanya menjangkau satu titik. BPBD Ciamis juga mendapat dukungan kendaraan dari sejumlah instansi. Jika digabungkan dengan armada bantuan, terdapat sekitar tujuh kendaraan yang bisa dimanfaatkan untuk penyaluran air bersih. Meski demikian, jumlah tersebut masih belum mencukupi apabila harus melayani seluruh laporan yang masuk setiap hari.

Ani menjelaskan, persoalan yang dihadapi bukan hanya keterbatasan armada. Jumlah laporan yang terus bertambah juga menunjukkan bahwa dampak kekeringan telah meluas, sementara sumber air di sejumlah wilayah mulai menyusut.

Kemarau yang berlangsung lebih panjang dari perkiraan turut memperburuk situasi. Ani menyebutkan, berdasarkan perkiraan sebelumnya, musim kemarau semestinya berakhir sekitar 30 September. Namun, hingga 22 Oktober 2026, kondisi kering masih berlangsung dan sejumlah wilayah justru mengalami penambahan dampak kekeringan.

Berkurangnya ketersediaan air di sumber-sumber setempat membuat warga semakin bergantung pada bantuan distribusi dari pemerintah dan berbagai pihak. Di sisi lain, BPBD harus membagi kemampuan armada untuk menjangkau puluhan desa dan dusun yang membutuhkan pasokan air. Situasi tersebut membuat antrean permohonan sulit diselesaikan dalam waktu singkat.

"Dua-duanya menjadi kendala. Laporannya banyak karena wilayah terdampak sudah meluas, sementara kendaraan yang tersedia juga terbatas," kata Ani.

Untuk mengurangi dampak kekeringan, penanganan tidak hanya dilakukan melalui pengiriman air bersih menggunakan mobil tangki. BPBD Ciamis juga berupaya mengoptimalkan sumber air yang masih tersedia di sejumlah wilayah.

Salah satu dukungan datang dari Polres Ciamis yang membantu penyediaan selang air. Bantuan tersebut dibutuhkan di wilayah yang sebenarnya masih memiliki sumber mata air, tetapi belum mempunyai sarana untuk menyalurkan air ke lokasi warga.

BPBD juga berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk menghidupkan kembali sejumlah sistem penyediaan air minum (SPAM) dan jaringan pipanisasi yang belum berfungsi optimal.

Menurut Ani, terdapat dua titik yang berpotensi kembali beroperasi setelah dilakukan koordinasi. Salah satu kendalanya adalah kerusakan pompa yang menghambat penyaluran air kepada masyarakat.

Upaya tersebut diharapkan bisa menjadi alternatif penanganan, terutama bagi wilayah yang memiliki sumber air tetapi terkendala sarana distribusi. Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan warga tidak sepenuhnya bergantung pada pengiriman air menggunakan tangki.

BPBD Ciamis juga menyiapkan langkah jangka menengah dan panjang agar persoalan serupa dapat ditangani lebih baik pada musim kemarau berikutnya. Untuk jangka menengah, pemerintah daerah telah mengajukan permohonan pembangunan pipanisasi dan SPAM kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Dinas Pekerjaan Umum, serta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).

Sementara itu, langkah jangka panjang diarahkan pada pemanfaatan sumber-sumber mata air potensial yang selama ini belum bisa digunakan secara optimal. Ani menjelaskan, sejumlah lokasi sebenarnya memiliki potensi sumber air. Namun, pemanfaatannya masih membutuhkan pembangunan sarana pendukung, seperti pengeboran dan jaringan pipa.

Jika upaya tersebut terealisasi, diharapkan masyarakat memiliki akses air yang lebih memadai dan tidak sepenuhnya bergantung pada bantuan saat kemarau melanda. Di tengah meningkatnya kebutuhan, BPBD Ciamis bersama pemerintah setempat, relawan, dan berbagai instansi terus menyalurkan bantuan air bersih ke lokasi terdampak.

Berdasarkan infografis kekeringan Kabupaten Ciamis per 20 Oktober 2026, total air bersih yang telah disalurkan mencapai 3.443.000 liter atau setara dengan 715 tangki. Bantuan tersebut berasal dari BPBD, unsur relawan, serta dukungan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dari berbagai pihak.

Meski distribusi terus dilakukan, banyaknya wilayah terdampak membuat kebutuhan air bersih masih harus dipenuhi secara bertahap. Untuk mendukung kelanjutan penanganan, Ani mengatakan anggaran operasional kekeringan yang tersedia untuk bulan ini telah habis. Namun, pemerintah daerah menyiapkan langkah lanjutan melalui pergeseran anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sesuai arahan Bupati Ciamis.

"Dengan dukungan anggaran tersebut, insyaalloh distribusi air bersih tetap berjalan di tengah kondisi kemarau yang belum berakhir," pungkasnya.