.webp)
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Bahlil Lahadalia, meninjau langsung program Listrik Desa (Lisdes) di Desa Muarabaru, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan pemerataan akses energi bagi masyarakat di wilayah tersebut.
"Jadi ini desa Muarabaru, Kabupaten Karawang. Dulu daerah ini, wilayah ini khususnya, itu sudah ada listrik, tapi tegangannya rendah. Maka arus yang masuk untuk mengalir listrik itu tidak maksimal," kata Bahlil usai peninjauan, Kamis (15/10/2026).
Bahlil menjelaskan, pemerintah kini tengah menggenjot peningkatan kapasitas listrik melalui penambahan trafo dan infrastruktur pendukung. Langkah ini merupakan bagian dari instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan seluruh pelosok negeri teraliri listrik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Program yang kita lakukan adalah bagaimana meningkatkan arus masuknya listrik supaya kuat. Maka kita nambah trafo, kalau tidak salah. Kita pasang trafo 50 KVA, kita pasang tiang-tiang, itu program listrik desa dari Bapak Presiden Prabowo," ujarnya.
Selain peningkatan kapasitas, pemerintah juga fokus pada program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi warga kurang mampu. Bahlil juga menyoroti masih adanya ribuan desa di Indonesia yang belum terjangkau listrik secara maksimal, termasuk di Pulau Jawa.
"Di seluruh Indonesia kita masih mempunyai kurang lebih sekitar 11 ribu desa yang belum ada listrik. Masih ada jutaan rumah yang belum ada listrik. Jadi ada 2 program. BPBL itu adalah bantuan pasang langsung, sementara kalau untuk listrik desa, itu adalah memang desa itu sama sekali belum ada listrik," jelasnya.
Terkait target, Bahlil menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan rasio elektrifikasi nasional. Ia menargetkan antara 2029 hingga 2030, seluruh desa di Indonesia sudah teraliri listrik.
"Perintah Bapak Presiden Prabowo adalah harus kita pastikan semua desa di Indonesia pada tahun 2029-2030 semuanya teraliri listrik. Jadi kita insyaallah perlahan-lahan kita agresif untuk melakukan ini," ungkap Bahlil.
Bahlil mengakui adanya tantangan geografis dan ekonomi dalam melistriki daerah terpencil. Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus hadir untuk memastikan keadilan energi bagi seluruh rakyat.
"Jadi itu yang pemerintah lakukan agar semua desa dan dusun wajib untuk mereka mendapatkan hak yang sama yaitu manfaat pelayanan daripada listrik. Dan listrik ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.
Respons Bahlil soal Isu Reshuffle dan Pergantian Dirut BUMN
Sementara itu, Bahlil Lahadalia memilih irit bicara saat dikonfirmasi mengenai isu kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah daerah. Momen ini terjadi usai kunjungan kerjanya di Desa Muarabaru, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Kamis (15/10/2026).
Tak hanya soal BBM, Bahlil juga menanggapi isu *reshuffle* kabinet serta perombakan direksi BUMN. Ia menegaskan bahwa hal tersebut sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden dan otoritas Danantara.
"Reshuffle itu hak prerogratif bapak Presiden yah, jadi kita serahkan semuanya kepada bapak Presiden," ujar Bahlil sembari bergegas meninggalkan awak media.
Di sisi lain, terkait pergantian Direktur Utama PLN dari Darmawan Prasodjo kepada Suroso Isnandar pada 14 Oktober 2026, Bahlil menyebut langkah tersebut adalah kewenangan Danantara selaku holding BUMN.
"Terkait dengan pergantian Dirut BUMN itu hak dari pada Danantara yang sebelumnya merupakan arahan dari Bapak Presiden, itu biasa aja kok yah. Itu hal biasa," ucap Bahlil.
Simak Video "Video Bahlil Kaget Persediaan Batu Bara PLN Hampir Habis di Bulan Juni"
[Gambas:Video 20detik] (mso/mso)
