Kemarau panjang yang diperparah fenomena El Nino membuat krisis air bersih meluas ke ratusan kecamatan di Jawa Barat. Hingga 13 Oktober 2026, tercatat 1.294.655 jiwa atau 394.052 kepala keluarga (KK) terdampak kekeringan
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat, Teten Ali Mulku Engkun mengatakan kekeringan telah melanda 276 kecamatan yang tersebar di 840 desa dan kelurahan. Karena itu, pihaknya bersama sejumlah instansi terkait telah menyalurkan puluhan juta liter air bersih ke wilayah terdampak.
Baca juga: 140 Hari Jawa Barat Tanpa Hujan |
"Untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat terdampak, pemerintah bersama sejumlah instansi telah mendistribusikan 38.695.275 liter air ke berbagai daerah," ujar Teten, Kamis (15/10/2026).
Kabupaten Bekasi menjadi salah satu daerah dengan distribusi air bersih terbesar, yakni mencapai 15.869.275 liter. Disusul Kabupaten Bogor sebanyak 7.615.000 liter, Kabupaten Ciamis 3.003.000 liter, dan Kabupaten Pangandaran 2.393.000 liter.
Sementara itu, distribusi air bersih di Kabupaten Purwakarta mencapai 1.787.000 liter dan Kota Tasikmalaya sebanyak 1.404.000 liter. Penyaluran dilakukan untuk membantu masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih akibat kemarau berkepanjangan.
Hujan Diprediksi Mulai Turun pada Pekan Ketiga Oktober
Di tengah meluasnya dampak kekeringan, Jawa Barat diperkirakan mulai mengalami hujan pada pekan ketiga Oktober 2026. Hujan diprediksi datang dari wilayah selatan, kemudian meluas ke bagian tengah hingga utara.
Teten mengatakan, berdasarkan prakiraan sementara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), saat ini Jawa Barat masih berada dalam masa peralihan musim. Meski sejumlah daerah mulai diguyur hujan, kondisi tersebut belum menandakan seluruh wilayah memasuki musim penghujan.
"Jadi sekarang Jawa Barat berada dalam masa peralihan. Berdasarkan hasil sementara BMKG yang disampaikan kemarin, diprediksi pada minggu ketiga Oktober hujan mulai terjadi dari wilayah selatan, kemudian ke tengah hingga utara," tuturnya.
Ia menyebut puncak musim hujan diperkirakan baru terjadi pada akhir 2026 hingga awal 2027. Karena itu, masyarakat di wilayah terdampak kekeringan masih perlu mengantisipasi kondisi cuaca yang dapat berubah selama masa peralihan.
"Puncak musim hujan diperkirakan pada akhir tahun sampai awal tahun depan," kata dia.
Teten menegaskan, prakiraan cuaca tersebut masih dapat berubah mengikuti perkembangan kondisi atmosfer. BPBD Jabar terus berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau perubahan prakiraan dan mengantisipasi dampaknya terhadap masyarakat.
"Prediksi ini akan terus berkembang seiring waktu. Nanti ada perkiraan tiga bulanan atau perkiraan bulanan, tergantung situasi yang terjadi," katanya.
Tanah Kering Berpotensi Picu Longsor saat Hujan Turun
Selain kekeringan, BPBD Jabar juga mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi ketika hujan mulai mengguyur wilayah yang sebelumnya mengalami kemarau panjang. Salah satu ancaman yang perlu diperhatikan adalah tanah longsor, terutama di daerah yang memiliki potensi gerakan tanah.
Teten menjelaskan, perubahan kondisi tanah setelah kemarau panjang perlu diwaspadai ketika hujan mulai turun. Ia mengibaratkan tanah yang mengering seperti spons yang awalnya menyerap air ketika kembali terkena hujan.
Meski air pada awalnya terserap, kondisi tanah di sejumlah wilayah Jawa Barat yang relatif gembur tetap berpotensi memicu longsor. Karena itu, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan gerakan tanah diminta meningkatkan kewaspadaan selama masa peralihan musim.
"Ibarat spons, kalau kering, air yang masuk pada awalnya akan terserap terlebih dahulu," ucap dia.
(bba/sud)