.webp)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) menyiapkan Cirebon sebagai lokasi alternatif pusat komando penanganan bencana apabila gempa akibat aktivitas Sesar Lembang membuat pusat pemerintahan di Bandung tidak dapat beroperasi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan roda pemerintahan dan penanganan darurat tetap berjalan ketika bencana terjadi.
Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, penyiapan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Jabar yang diterjemahkan ke dalam langkah teknis bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Basarnas, dan perangkat daerah terkait.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berdasarkan identifikasi awal melalui kajian geologi dan kajian lainnya, Cirebon diproyeksikan menjadi pusat komando penanganan bencana jika gempa Sesar Lembang terjadi. Karena itu, kantor pemerintah provinsi di wilayah tersebut perlu segera dipersiapkan agar dapat menjalankan fungsi darurat.
"Berdasarkan identifikasi dari kajian geologi dan kajian lainnya, apabila terjadi gempa akibat Sesar Lembang, pusat komando penanganan bencana direncanakan berada di Cirebon. Karena itu, kantor pemerintah provinsi di Cirebon harus segera dipersiapkan," kata Herman, Selasa (13/10/2026).
Menurut Herman, pemilihan Cirebon didasarkan pada kajian awal yang menunjukkan wilayah tersebut relatif lebih aman dari potensi dampak langsung Sesar Lembang. Purwakarta juga masuk dalam alternatif lokasi untuk mendukung keberlangsungan operasional pemerintah saat terjadi bencana.
Pemerintah provinsi berencana menyiapkan command center sederhana di kantor pemerintahan di Cirebon dan Purwakarta. Fasilitas tersebut akan dilengkapi aplikasi serta ruang operasional yang memungkinkan pengendalian penanganan bencana tetap berjalan apabila pusat pemerintahan di Bandung terdampak.
"Khusus di Cirebon dan Purwakarta yang berdasarkan kajian awal relatif lebih aman dari potensi dampak Sesar Lembang, Pak Gubernur meminta agar disiapkan command center sederhana," ujar Herman.
"Pusat kendali tersebut perlu dilengkapi aplikasi dan ruang operasional yang dapat dimanfaatkan untuk mengendalikan penanganan bencana. Dengan begitu, kantor pemerintah di Cirebon maupun Purwakarta dapat difungsikan sebagai pusat komando apabila diperlukan," lanjutnya.
Penyiapan pusat komando alternatif ini juga akan masuk dalam perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah. Herman mengatakan, pembahasan tersebut perlu segera dilakukan seiring dimulainya proses pembahasan APBD Jawa Barat 2027.
Meski demikian, Herman menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari antisipasi terhadap berbagai kemungkinan bencana. Pemerintah tidak mengharapkan gempa terjadi, tetapi harus memiliki rencana yang dapat dijalankan jika pusat pemerintahan di Bandung tidak lagi dapat digunakan.
"Kita berharap bencana tersebut tidak terjadi. Namun, apabila terjadi, pemerintah harus siap dan tetap bisa bekerja dalam situasi apa pun," katanya.
Selain menyiapkan pusat komando alternatif, Pemprov Jabar juga mendorong kesiapan jalur evakuasi di kantor pemerintahan, perkantoran swasta, komunitas, hingga lingkungan permukiman. Pemetaan kawasan yang berpotensi terdampak aktivitas Sesar Lembang juga perlu dilakukan, termasuk memperbaiki tanda jalur evakuasi yang rusak.
Herman menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat agar memahami langkah penyelamatan diri ketika gempa terjadi. Menurut dia, kesiapsiagaan tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah, tetapi juga harus dibangun dari kemampuan masyarakat melindungi diri sendiri, keluarga, dan orang-orang di sekitarnya.
Baca juga: Jawa Barat, Tanah yang Tidak Pernah Diam |
Sesar Lembang merupakan sesar aktif sepanjang sekitar 29 kilometer di utara Bandung yang terbagi menjadi enam segmen. Jika seluruh segmen bergerak, gempa yang dihasilkan diperkirakan dapat mencapai magnitudo 6,8 hingga 7.
"Salus populi suprema lex, keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Kepentingan dan keselamatan rakyat adalah yang paling utama," ujar Herman.
"Karena itu, kita harus mengantisipasi berbagai skenario. Kita tetap berdoa agar bencana tidak terjadi, tetapi apabila terjadi, tidak boleh ada alasan bagi pemerintah untuk tidak siap," pungkasnya.
(bba/sud)
