Kesiapan infrastruktur evakuasi menjadi salah satu tantangan dalam menghadapi potensi tsunami megathrust di pesisir selatan Jawa Barat. BPBD Jabar mengakui jalur alternatif untuk menyelamatkan masyarakat apabila jalan utama dan jembatan rusak akibat gempa belum diidentifikasi.
Persoalan ini menjadi penting karena dokumen Rencana Kontingensi BPBD Jawa Barat 2026 memperhitungkan skenario tsunami dengan waktu tiba gelombang yang relatif singkat, yakni sekitar 10-18 menit di sejumlah wilayah.
Baca juga: Jawa Barat, Tanah yang Tidak Pernah Diam |
Lima kabupaten yang masuk dalam skenario ancaman tersebut adalah Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, dan Pangandaran.
Dalam dokumen itu, kondisi topografi pesisir yang relatif datar atau landai menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan skenario evakuasi. Masyarakat di sejumlah wilayah diperkirakan perlu bergerak sekitar 1-2 kilometer menjauhi pantai untuk mencapai daerah aman.
Namun, dokumen tersebut juga mencatat masih minimnya infrastruktur evakuasi vertikal. Sebagian masyarakat bahkan belum memiliki akses langsung menuju daerah aman dan harus menyusuri pantai terlebih dahulu.
Analis Kebencanaan Ahli Madya BPBD Provinsi Jawa Barat, Edy Heryadi, mengakui Kabupaten Tasikmalaya dan Cianjur masih memiliki kesenjangan infrastruktur evakuasi yang perlu diperhatikan.
"Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur saat ini memiliki kesenjangan infrastruktur evakuasi paling besar," kata Edy, Sabtu (10/10/2026).
Jalur Alternatif Belum Teridentifikasi
Ketika ditanya mengenai kesiapan jalur alternatif apabila gempa merusak jalan utama dan jembatan, Edy menyebut pemerintah belum mengindentifikasi jalur alternatif bagi masyarakat.
"Belum," ujarnya.
Keterangan tersebut menunjukkan perlunya pendalaman mengenai rencana evakuasi apabila akses utama menuju daerah aman tidak dapat digunakan.
Kerusakan jalan dan jembatan akibat gempa dapat menjadi kendala dalam proses penyelamatan, terutama ketika masyarakat harus bergerak menuju lokasi yang lebih tinggi dalam waktu terbatas.
Di sisi lain, BPBD menyebut rambu-rambu evakuasi dan titik kumpul secara umum telah disediakan di kawasan pantai rawan tsunami. Fasilitas umum seperti lapangan, sekolah, dan kantor pemerintahan digunakan sebagai tempat berkumpul sementara.
"Kondisi secara umum di wilayah pantai yang rawan tsunami telah dibuat rambu-rambu arah evakuasi dan titik kumpul dengan menggunakan fasilitas umum seperti lapangan, sekolah, kantor pemerintah," kata Edy.
Mengenai jumlah bangunan yang dapat difungsikan sebagai tempat evakuasi vertikal, Edy meminta agar informasi tersebut dikonfirmasi lebih lanjut kepada BMKG yang melakukan riset dan kajian skenario tsunami.
Anggaran Mitigasi Terbatas
Selain persoalan infrastruktur, keterbatasan anggaran juga menjadi tantangan dalam memperkuat kesiapsiagaan tsunami di Jawa Barat. Edy mengatakan pemerintah daerah telah melakukan langkah antisipasi melalui mitigasi struktural dan nonstruktural di wilayah yang berpotensi terdampak.
"Pemerintah daerah tentunya melakukan langkah-langkah antisipasi dengan melakukan kegiatan mitigasi struktural dan mitigasi nonstruktural di daerah potensi terdampak bencana tsunami," ujarnya.
Namun, anggaran Pemprov Jabar untuk mitigasi tsunami masih terbatas di tengah kondisi APBD yang mengalami efisiensi.
"Anggaran dari Pemprov Jabar untuk mitigasi tsunami dan bagaimana distribusinya ke lima kabupaten rawan sangat terbatas mengingat kondisi APBD pada saat ini sangat terbatas dan dilakukan efisiensi, anggaran diarahkan untuk sosialisasi dan edukasi serta pemeliharaan terhadap alat peringatan dini EWS Tsunami yang menjadi tanggung jawab Pemprov Jabar," kata Edy.
Menurut dia, jalur evakuasi, tempat evakuasi vertikal, sistem peringatan dini, dan edukasi masyarakat perlu dipersiapkan sebagai satu kesatuan.
"Jalur evakuasi, tempat evakuasi vertikal, sistem peringatan dini, dan edukasi masyarakat semuanya perlu mendapat perhatian karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan perlu melibatkan partisipasi oleh semua pihak, tidak hanya mengandalkan pemerintah mengingat pemerintah memiliki keterbatasan sumber daya, terutama terbatasnya penganggaran untuk mempersiapkan hal tersebut," ujarnya.
Simulasi dan Rencana Evakuasi Perlu Diperkuat
Dokumen Rencana Kontingensi BPBD Jabar 2026 juga memperhitungkan kemungkinan jalur evakuasi terputus dan keterbatasan akses masyarakat menuju daerah aman. Karena itu, kesiapsiagaan perlu didukung rencana evakuasi yang mempertimbangkan berbagai kemungkinan, termasuk apabila jalan utama tidak dapat dilewati.
BPBD menyatakan simulasi tsunami dilakukan secara rutin, minimal satu hingga dua kali setiap tahun, terutama pada Hari Kesiapsiagaan Bencana pada 26 April dan Bulan Pengurangan Risiko Bencana pada Oktober.
Di sejumlah desa pesisir selatan, BPBD juga menyebut telah dibentuk Desa Tangguh Bencana (Destana) yang memiliki rencana evakuasi berbasis komunitas.
"Untuk itu penyusunan dokumen renkon ini menjadi salah satu upaya BPBD Jabar memitigasi dampak yang terjadi dengan berbagai skenario penanganan sehingga korban jiwa bisa ditekan semaksimal mungkin," tegas Edy.
(bba/sud)