.webp)
Mashudi resmi menanggalkan jabatannya sebagai Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas). Langkah pengunduran diri ini diambil di tengah sorotan tajam publik terkait temuan fasilitas klaster mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor.
Melansir detikNews, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Publik Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), Akbar Hadi, mengonfirmasi bahwa Menteri Imipas Agus Andrianto telah menerima surat pengunduran diri tersebut.
"Hari ini Bapak Menteri Imipas telah menerima surat pengunduran diri Bapak Mashudi sebagai Direktur Jenderal Pemasyarakatan," jelas Akbar dalam keterangan tertulis, Kamis (1/10/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Akbar menegaskan bahwa transisi kepemimpinan ini tidak akan menghambat kinerja organisasi maupun pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
"Pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan tugas fungsi pemasyarakatan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Seluruh jajaran tetap melaksanakan tugas sesuai kewenangan dan mekanisme yang telah ditetapkan," kata Akbar.
Persoalan ini mencuat setelah Ombudsman RI membongkar keberadaan fasilitas klaster mewah di dalam kompleks Lapas Cibinong. Temuan tersebut memicu polemik luas mengenai legalitas bangunan dan fasilitas eksklusif di lingkungan penjara.
Situasi semakin memanas saat Komisi XIII DPR melakukan inspeksi mendadak ke lokasi. Dalam kunjungan tersebut, para legislator menemukan berbagai fasilitas dan barang mewah di rumah dinas yang berada di area klaster tersebut.
Merespons temuan itu, Komisi XIII DPR mendesak agar seluruh fasilitas mewah tersebut segera dibongkar. Proses pembongkaran akhirnya dilakukan setelah skandal di Lapas Cibinong ini menjadi pusat perhatian publik.
Artikel ini sudah tayang di detikNews
(aud/dir)
