.webp)
Aksi walk out delegasi Republik Indonesia saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berpidato di Sidang Majelis Umum PBB menuai apresiasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Meski begitu, MUI menekankan keberanian diplomasi tersebut harus dibarengi dengan aksi nyata di dalam negeri, yakni konsistensi memboikot produk-produk yang terafiliasi dengan Israel.
Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. KH Asrorun Ni'am Sholeh, menegaskan penolakan terhadap penjajahan tidak boleh berhenti pada gestur diplomatik saja. Ketegasan pemerintah di panggung dunia harus selaras dengan keteguhan moral masyarakat dalam menentukan pilihan belanja sehari-hari.
"Langkah walk out di PBB adalah wujud komitmen dan konsistensi Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Namun, apresiasi diplomasi ini perlu ditindaklanjuti dengan langkah-langkah politik lanjutan yang lebih nyata, termasuk konsistensi aksi boikot terhadap produk-produk yang mendukung agresi dan pendudukan Israel," tegas Prof Ni'am dikutip dari laman MUI, Minggu (27/9/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Guru Besar Ilmu Fikih UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menjelaskan, gerakan boikot merupakan instrumen perjuangan tanpa kekerasan (non-violent resistance) yang terbukti efektif menekan perekonomian pihak-pihak yang terlibat dalam kejahatan kemanusiaan.
Menurutnya, jika diplomasi formal adalah ranah pejabat negara, maka boikot menjadi ruang kontribusi nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.
"Kita bisa melakukan langkah-langkah nyata yang berdampak langsung, salah satunya adalah gerakan boikot terhadap produk yang memberikan dukungan finansial maupun opini terhadap aktivitas genosida Israel," jelas Pengasuh Pondok Pesantren An-Nahdlah tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Prof Ni'am turut menyoroti ketegasan Presiden RI Prabowo Subianto saat menghadiri peringatan 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor. Kala itu, Presiden Prabowo secara lantang menyerukan "Free Free Palestine!" di hadapan khalayak internasional dan Duta Besar Palestina.
Bagi MUI, momen tersebut menjadi sinyal kuat adanya keselarasan antara pemimpin dan rakyat Indonesia dalam mengawal isu kemanusiaan.
Oleh karena itu, Prof Ni'am mengajak masyarakat untuk terus merawat semangat anti-penjajahan ini sebagai bagian dari gaya hidup moral bangsa. Baginya, penegakan hukum global, penggalangan dukungan internasional, serta boikot ekonomi adalah satu kesatuan strategi demi kemerdekaan Palestina.
"Ini menjadi momentum yang sangat tepat untuk mengkonsolidasikan kekuatan dan posisi Indonesia di tengah percaturan dunia. Selain terus memperkuat aksi boikot ekonomi, kita tentu tak boleh putus memanjatkan doa kepada Allah SWT agar perjuangan bangsa Palestina senantiasa diberikan kekuatan, kemenangan, dan kemerdekaan yang hakiki," pungkasnya.
Artikel ini telah tayang di detikHikmah
(orb/orb)
