.webp)
Pegawai Pemerintah Kabupaten Bogor tak perlu datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Petugas kini mendatangi tempat kerja mereka. Salah satu layanan berlangsung di Auditorium Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, Jumat (25/9/2026).
Disdukcapil menjadikan aparatur sipil negara (ASN) sebagai kelompok yang lebih dulu didatangi dalam perluasan aktivasi IKD. Setelah kegiatan di Sekretariat Daerah, petugas akan berkeliling ke perangkat daerah lain sesuai jadwal yang sedang disusun.
"Pada saat ini kita sedang melakukan sosialisasi sekaligus aktivasi IKD bagi seluruh pegawai ASN di Kabupaten Bogor. Ke depannya, kita juga mendorong seluruh masyarakat Kabupaten Bogor untuk melakukan aktivasi IKD," kata Ketua Tim Identitas Kependudukan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Kabupaten Bogor, Suparno.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Untuk saat ini jemput bola ke SKPD kita sedang membuat jadwal. Mulai Senin depan kita sudah mulai ke keseluruhan SKPD," lanjutnya.
IKD memungkinkan dokumen kependudukan diakses melalui perangkat digital. Menurut Suparno, layanan itu disiapkan agar warga kelak dapat mengurus lebih banyak keperluan administrasi kependudukan tanpa selalu datang ke tempat pelayanan atau membawa dokumen fisik.
"Tujuan utamanya untuk memudahkan masyarakat mengakses atau mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan. Ke depannya masyarakat cukup dari rumah untuk mengakses layanan Dukcapil, dan dokumen-dokumen kependudukan tidak perlu lagi selalu dibawa secara fisik," ujarnya.
Salah satu ASN yang mengikuti aktivasi, Anisa, melihat manfaatnya pada saat dokumen dibutuhkan sewaktu-waktu. "Menurut saya IKD ini sangat membantu dan memudahkan, terutama karena dokumen kependudukan bisa diakses secara digital. Jadi kita tidak perlu khawatir kalau sewaktu-waktu membutuhkan dokumen, karena bisa mengaksesnya melalui handphone," katanya.
Setelah menyasar ASN, Disdukcapil berharap aktivasi IKD menjangkau lebih banyak warga Bogor. Suparno mengatakan identitas digital itu juga akan terus dihubungkan dengan layanan lembaga lain, termasuk layanan pendaftaran perlindungan sosial yang mulai terintegrasi.
